Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil Bansos yang Menjerat Mensos Juliari Batubara Jadi Tersangka KPK

image-gnews
Menteri Sosial Jualiari Batubara tiba di gedung KPK saat menyerahkan diri terkait kasus dugaan suap, pada Ahad dinihari, 6 Desember 2020. Selain Juliari, KPK juga menangkap empat orang lainnya terkait kasus tersebut, yaitu pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono serta pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke.  TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Menteri Sosial Jualiari Batubara tiba di gedung KPK saat menyerahkan diri terkait kasus dugaan suap, pada Ahad dinihari, 6 Desember 2020. Selain Juliari, KPK juga menangkap empat orang lainnya terkait kasus tersebut, yaitu pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono serta pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Sosial atau Mensos Juliari Batubara menjadi tersangka bersama dua pejabat Kementerian Sosial lainnya. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara terkait bantuan sosial alias bansos Covid-19 berupa paket sembako di Jabodetabek tahun 2020.

Dalam kasus ini, Juliari menunjuk MJS dan AW, dua pejabat Kemensos, untuk menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK). Keduanya yang terlibat dalam pelaksanaan proyek dengan cara penunjukan langsung para rekanan.

"Dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada Kemensos melalui MJS," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers virtual pada Minggu dini hari, 6 Desember 2020.

Di masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah  menggelontorkan anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp 695,2 triliun. Paling besar, yaitu Rp 203,9 triliun, disalurkan untuk program perlindungan sosial.

Total, ada delapan jenis bantuan di dalamnya, salah satunya yaitu program Kartu Sembako, yang memang diterapkan secara nasional, tidak hanya di Jabodetabek. Total anggarannya mencapai Rp 43,6 triliun untuk 20 juta keluarga.

Tapi selain itu, ada juga bansos sembako khusus wilayah Jabodetabek. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 6,84 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari laman resmi Kementerian Keuangan, bantuan ini diberikan untuk 1,9 juta keluarga, yaitu 1,3 juta di Jakarta dan 600 ribu di Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Para keluarga di program khusus ini adalah mereka yang tidak menerima bansos seperti Kartu Sembako, maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

Pada periode pertama, setiap keluarga mendapatkan paket sembako senilai Rp 600 ribu selama tiga bulan berturut-turut-turut, April hingga Juni 2020. Sehingga, total biaya mencapai Rp 3,42 triliun.

Periode kedua, nilai paket lebih kecil yaitu Rp 300 ribu, tapi selama enam bulan berturut-turut, dari Juli hingga Desember 2020. Sehingga, totalnya juga menjadi Rp 3,42 triliun.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bantuan ini diberikan karena Jabodetabek memang menjadi daerah yang paling terdampak Covid-19.

Tapi dalam kasus yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara, KPK belum merinci pada jenis bantuan sembako mana terjadi dugaan pelanggaran. KPK hanya menyebut pidana diduga terjadi pada pengadaan paket bansos sembako di Kemensos. Nilainya sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontak yang dilaksanakan dengan 2 periode.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kementerian Sosial Klaim Data Penerima Bansos Diperbarui Setiap Bulan

9 jam lalu

Kepala Pusdatin Kemensos Agus Zainal Arifin dan Staf Khusus Menteri Sosial, Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Suhadi Lily, memberi klarfikasi terkait bansos di kantor Kemensos, Cawang, Jakarta Timur, Jumat, 21 Juni 2024.
Kementerian Sosial Klaim Data Penerima Bansos Diperbarui Setiap Bulan

Kementerian Sosial mengklaim data penerima bansos di DTKS diperbarui setiap bulan. Pemutakhiran data itu padan dengan NIK.


Suharso Sebut Ada Pejabat Eselon I Bappenas Terima Bansos, Kemensos: Tunjuk Hidung Saja, Kita Lihat

2 hari lalu

Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA
Suharso Sebut Ada Pejabat Eselon I Bappenas Terima Bansos, Kemensos: Tunjuk Hidung Saja, Kita Lihat

Stafsus Mensos menyoroti pernyataan Kepala Bappenas Suharso soal pejabat eselon I kementeriannya ada yang menerima bansos.


Bappenas Evaluasi 46 Persen Bansos Tak Tepat Sasaran, Kemensos: Ada Perbedaan Sumber Data

2 hari lalu

Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Agus Zainal Arifin memberikan keterangan pers soal polemik 46 persen penerima bansos tak tepat sasaran. Agus menyampaikan ke awak media di Kantor Kementerian Sosial, Cawang, Jakarta, pada Jumat, 21 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Bappenas Evaluasi 46 Persen Bansos Tak Tepat Sasaran, Kemensos: Ada Perbedaan Sumber Data

Kemensos merespons Bappenas yang sempat menyebut ada 46 persen penerima bantuan sosial atau bansos tak tepat sasaran


Deretan Kontroversi Pelaku Judi Online

3 hari lalu

Warga mengakses situs judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 30 Mei 2024. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Deretan Kontroversi Pelaku Judi Online

Deretan penolakan terhadap wacana korban judi online yang menerima bantuan sosial.


Ma'ruf Amin Usul Cabut Bansos jika Penerima Main Judi Online

3 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbincang dengan delegasi Arab Saudi pada keberangkatan jamaah calon haji di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat 31 Mei 2024. Dalam kunjungan tersebut Wakil Presiden Maruf Amin meninjau langsung proses pelayanan Makkah Route untuk jamaah calon haji. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho.
Ma'ruf Amin Usul Cabut Bansos jika Penerima Main Judi Online

Ma'ruf Amin mengatakan pencabutan bansos bagi pelaku judi online untuk memberi pelajaran agar bansos digunakan dengan bermanfaat.


Polemik Pelaku Judi Online dapat Bansos, Jokowi: Nggak Ada, Nggak Ada

3 hari lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan tentang bahaya judi online, Istana Merdeka, 12 Juni 2024. Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Polemik Pelaku Judi Online dapat Bansos, Jokowi: Nggak Ada, Nggak Ada

Jokowi menanggapi soal polemik pemberian bansos kepada pelaku judi online. Siapa korban judol penerima bansos menurut Muhadjir Efendy?


Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Ada Orang yang Menggunakan Bansos untuk Judi

3 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Ada Orang yang Menggunakan Bansos untuk Judi

Ma'ruf Amin tak mau jika masyarakat menggunakan bansos untuk judi online.


Guru Besar Hukum UB: Korban PHK Lebih Layak Dapat Bansos daripada Korban Judi Online

4 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Guru Besar Hukum UB: Korban PHK Lebih Layak Dapat Bansos daripada Korban Judi Online

Para dosen hukum perburuhan Universitas Brawijaya memberikan bantuan hukum bagi para buruh korban PHK, yang seharusnya lebih layak dapat bansos.


Pelaku Judi Online Dapat Bansos? Ini Kata Pengamat sampai Presiden Jokowi

4 hari lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Pelaku Judi Online Dapat Bansos? Ini Kata Pengamat sampai Presiden Jokowi

Banyak pihak melihat pemberian bansos untuk pelaku judi online sangat merugikan masyarakat miskin yang tidak terlibat taruhan daring.


Pelaku Judi Online Terima Bansos, Pengamat: Merugikan Pembayar Pajak

4 hari lalu

Warga mengakses situs judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 30 Mei 2024. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Pelaku Judi Online Terima Bansos, Pengamat: Merugikan Pembayar Pajak

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk satuan tugas pemberantasan judi online