Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sebelum Tersangka KPK, Mensos Juliari Batubara Bicara Penyalahgunaan Bansos

image-gnews
Menteri Sosial Juliari P Batubara (tengah) berfoto bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin (kiri) dan Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT POS Indonesia (Persero) Noer Fajriensyah saat melepas distribusi bantuan sosial sembako di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 20 April 2020. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial untuk wilayah di DKI Jakarta dalam rangka penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. ANTARA/Sigid Kurniawan-Pool
Menteri Sosial Juliari P Batubara (tengah) berfoto bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin (kiri) dan Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT POS Indonesia (Persero) Noer Fajriensyah saat melepas distribusi bantuan sosial sembako di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 20 April 2020. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial untuk wilayah di DKI Jakarta dalam rangka penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. ANTARA/Sigid Kurniawan-Pool
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial (mensos) Juliari Batubara tersangka kasus program bantuan sosial alias bansos Covid-19. Sebelum menjadi tersangka, Mensos Juliari Batubara sempat berpesan soal potensi penyalahgunaan bansos.

Saat itu, Mensos Juliari Batubara berpesan agar para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bisa memastikan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dipegang oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kartu ini tak boleh dipegang secara kolektif oleh bank penyalur, pendamping sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), ketua kelompok atau pihak mana pun dengan alasan apapun.

“Kebijakan ini untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan bantuan sosial non tunai yang seharusnya diterima oleh KPM PKH, tapi disalahgunakan pihak lain," kata Juliari dalam keterangan tertulis, Sabtu, 5 Desember 2020.

PKH merupakan salah satu jenis bansos yang disalurkan pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi di masa pandemi Covid-19 ini. Dari total Rp 695,2 triliun biaya penanganan Covid-19, anggaran khusus untuk PKH mencapai Rp 36-37,4 triliun untuk 10 juta KPM.

Pesan ini disampaikan Mensos Juliari pada Jumat, 4 Desember 2020, saat menyalurkan bansos di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Tak hanya itu, dalam kunjungan ini, Mensos Juliari Batubara juga sempat mengajak seluruh pihak merapatkan barisan untuk melindungi para keluarga penerima PKH dari lilitan utang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Ini penting menutup rapat akses KPM terhadap bank keliling, bank emok maupun pinjaman ilegal yang menjerat kehidupan mereka, ” kata Juliari.

Terakhir, Mensos Juliari Batubara pun ikut menyerahkan bansos yang dikelola kementeriannya. Total, ada 13.619 paket sembako senilai Rp 2,7 triliun yang disalurkannya, melalui 28 yayasan di Tanah Bumbu.

Barulah dua hari kemudian, Minggu dini hari, 6 Desember 2020, Ia ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Juliari diduga menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara negara berkaitan dengan penyaluran bansos di Jabodetabek 2020.

"KPK menetapkan lima tersangka. Pertama sebagai penerima, yaitu saudara JPB, MJS dan AW. Sementara sebagai pemberi adalah AIM dan HS ," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers virtual.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Begini Cara Mengecek Status Pendaftaran DTKS

11 jam lalu

Warga menerima bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) di Gudang Perum Bulog, Jakarta, Senin 11 September 2023. Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua mulai pekan depan, Senin 11 September 2023. Penyaluran ini akan dilakukan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. Tempo/Tony Hartawan
Begini Cara Mengecek Status Pendaftaran DTKS

Calon penerima bansos harus memeriksa DTKS agar mengetahui apakah dirinya masuk dalam daftar penerima atau tidak.


Cara Daftar DTKS Agar Dapat Bansos dan Syaratnya

2 hari lalu

DTKS. Foto : Kemensos
Cara Daftar DTKS Agar Dapat Bansos dan Syaratnya

Cara daftar DTKS agar dapat bansos dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos.


Cara Cek Data DTKS Sudah Terdaftar atau Belum

4 hari lalu

DTKS. Foto : Kemensos
Cara Cek Data DTKS Sudah Terdaftar atau Belum

Cara cek data DTKS sudah terdaftar atau belum perlu dilakukan supaya bisa mendapat bansos


Jokowi Pastikan Bansos Beras 10 Kilogram Lanjut Sampai Maret 2024

9 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermain sepak bola bersama anak-anak di Lapangan Sorido, Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada Rabu, 22 November 2023. Jokowi main mengenakan kaos putih merah bernomor punggung 23. Ada momen Jokowi berhasil membobol gawang, juga terlihat presiden menjadi penjaga gawang dan kemasukan gol. Foto: Biro Pers dan Media Istana
Jokowi Pastikan Bansos Beras 10 Kilogram Lanjut Sampai Maret 2024

Presiden Jokowi memastikan bansos berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) seberat 10 kilogram akan diteruskan sampai Maret 2024.


Jokowi Kunjungi Papua, Bagikan Bansos di Biak Numfor

9 hari lalu

Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan awak media setelah menghadiri APEC CEO Summit di San Francisco, California, AS, 16 November 2023. (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jokowi Kunjungi Papua, Bagikan Bansos di Biak Numfor

Presiden Joko Widodo mengunjungi Papua, akan membagikan bantuan sosial (bansos) ke warga sekitar di Biak Numfor.


Jalankan Instruksi Jokowi, Bulog Perpanjang Bantuan Beras hingga Juni 2024

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) menyerahkan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah kepada keluarga penerima manfaat  di Gudang Bulog Sukamaju milik Perum Bulog Divisi Regional Sumsel dan Babel di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 26 Oktober 2023. Presiden meninjau persediaan beras dan proses penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Jalankan Instruksi Jokowi, Bulog Perpanjang Bantuan Beras hingga Juni 2024

Perum Bulog akan memperpanjang pemberian bantuan beras hingga Juni 2024. Menjalankan instruksi Presiden Jokowi.


Program Bansos Beras Diperpanjang, Kepala Bapanas Bantah Ada Muatan Politis

12 hari lalu

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai kegiatan pembongkaran kontainer gula impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu, 1 April 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Program Bansos Beras Diperpanjang, Kepala Bapanas Bantah Ada Muatan Politis

Badan Pangan Nasional (Bapanas) merespons soal dugaan adanya muatan politis dalam perpanjangan masa penyaluran bantuan pangan atau bansos beras. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menginstruksikan agar program bansos beras dilanjutkan hingga Juni 2024 mendatang.


Bantuan Pangan Beras Diperpanjang Hingga Juni 2024, Kepala Bapanas: Enggak Ada Nilai Politis

22 hari lalu

Warga membawa beras 10 kg usai penyerahan bantuan pangan beras di Balai Desa Batubulan, Gianyar, Bali, Selasa, 31 Oktober 2023. Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan kepada sebanyak 637 orang penerima bantuan pangan di enam desa di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar berupa beras 10 kg dan sembako. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/rwa.
Bantuan Pangan Beras Diperpanjang Hingga Juni 2024, Kepala Bapanas: Enggak Ada Nilai Politis

Arief mengatakan salah satu bukti bantuan pangan beras bebas dari kepentingan politis adalah tidak adanya simbol politik dalam bantuan yang diberikan.


Pemerintah Beri BLT El Nino Rp 400 Ribu, Pengamat: Sangat Mencolok dengan Kepentingan Politik

23 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) menyapa warga saat meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Sukaramai, Medan, Sumatera Utara, Sabtu 19 Agustus 2023. Kunjungan Presiden ke pasar tersebut bertujuan untuk meninjau harga kebutuhan pokok serta membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sembako kepada para pedagang di kawasan tersebut. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
Pemerintah Beri BLT El Nino Rp 400 Ribu, Pengamat: Sangat Mencolok dengan Kepentingan Politik

Trubus menilai kebijakan BLT El Nino sangat berkaitan dengan kepentingan politik.


Penyaluran Bansos untuk 18,8 Juta Keluarga, Sri Mulyani: Kami Ikuti Data Kementerian Sosial

23 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra dalam Konferensi Pers PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Gedung Ali Wardhana, Jakarta pada Senin, 6 November 2023. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Penyaluran Bansos untuk 18,8 Juta Keluarga, Sri Mulyani: Kami Ikuti Data Kementerian Sosial

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kemeterian mengikuti data dari Kementerian Sosial soal keluarga penerima bantuan sosial.