Dukung Aturan Ekspor Benih Lobster, Irjen KKP: Suap Itu di Hati dan Pikiran

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja tengah membungkus benih bening lobster (benur) ke dalam plastik di PT Grahafoods Indo Pacific, Jakarta, Rabu, 25 November 2020. Sebanyak 200 benur tersebut dikemas kedalam plastik lalu di masukkan ke dalam peti gabus untuk diekspor ke Vietnam. TEMPO/Tony Hartawan

    Pekerja tengah membungkus benih bening lobster (benur) ke dalam plastik di PT Grahafoods Indo Pacific, Jakarta, Rabu, 25 November 2020. Sebanyak 200 benur tersebut dikemas kedalam plastik lalu di masukkan ke dalam peti gabus untuk diekspor ke Vietnam. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, JakartaInspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Yusuf mengatakan secara konsep tak ada yang salah dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 terkait ekspor benih lobster.

    "Seperti kata Pak Luhut (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan), secara konsep secara Permen itu kan sudah didiskusikan ada tim pakar, enggak ada masalah," ujar Yusuf di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis, 3 Desember 2020.

    Namun demikian, ia tak memungkiri bahwa pada pelaksanaannya ada oknum-oknum dengan kelakuan yang tidak sesuai ketentuan. Adapun kelakuan oknum, menurut Yusuf, berada di luar jangkauannya. "Karena praktik suap itu kan hanya di hati dan pikiran, tidak di naskah."

    Pada Senin pekan depan, Yusuf mengatakan para eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mempresentasikan semua kegiatannya, termasuk terkait kebijakan benur lobster kepada Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim yang baru, Syahrul Yasin Limpo.

    "Nanti kami akan minta petunjuk beliau, tapi kalau kamu tanya pernyataan saya, maka secara naskah tidak ada masalah," ujar Yusuf.

    Ia mengatakan dokumen dan proses bisnis dari ekspor benih lobster itu sudah dibicarakan dengan eselon satu KKP dan dinilai tidak bermasalah. Karena itu, Yusuf menilai pelanggaran terjadi pada praktik di luar KKP.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.