Ini Cara Sri Mulyani Menjelaskan Perlunya Utang RI ke Siswa SD-SMA

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan akhir Pemerintah atas RUU tentang APBN saat rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan akhir Pemerintah atas RUU tentang APBN saat rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajar siswa Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Dalam kesempatan itu, dia memaparkan mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah Pandemi Covid-19, termasuk soal utang negara.

    "Belanja lebih banyak dari pendapatan, ibu dapat dari mana? Dari utang. Kenapa ibu utang, bukan kah utang itu jelek? Utang untuk apa?
    Kalau belanja dikurangi saja bisa bu? Bisa saja belanja dikurangi, maka kita harus betul-betul menjaga belanjanya, harus hemat, efektif, efisien dan tidak boleh dikorupsi," kata Sri Mulyani dalam Kemenkeu Mengajar secara virtual, Senin, 30 November 2020.

    Namun, kata dia, kalau belanja sudah dijaga tapi pendapatan negara masih kurang, maka pemerintah melakukan pengambilan utang. Adapun pendapatan negara dalam APBN tahun ini akan sebesar Rp 1.699,1 triliun, sedangkan belanja negara Rp 2.738,4 triliun.

    Menurutnya, karena adanya pandemi Covid-19 pemerintah perlu mengeluarkan anggaran lebih banyak. Untuk kesehatan kata dia, sampai Rp 97 triliun untuk kesehatan, untuk perlindungan sosial Rp 233,69 triliun, untuk UMKM Rp 115,82 triliun, sektor KL dan Pemda Rp 65,97 triliun, pembiayaan korporasi Rp 61,22 triliun, dan insentif usaha Rp 120,6 triliun.

    "Dalam Covid, belanja pemerintah banyak sekali nambah. Pemerintah membantu semua lapisan masyarakat, " ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.