KPK Diminta Usut 9 Perusahaan yang Kantongi Izin Ekspor Benih Lobster

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, mengenakan rompi tahanan usai diperiksa terkait dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 25 November 2020.  Selain Edhy, KPK menetapkan enam tersangka lainnya yakni, Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin (AM). Mereka bersama Edhy ditetapkan sebagai diduga penerima. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, mengenakan rompi tahanan usai diperiksa terkait dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 25 November 2020. Selain Edhy, KPK menetapkan enam tersangka lainnya yakni, Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin (AM). Mereka bersama Edhy ditetapkan sebagai diduga penerima. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan dan pengusutan lebih dalam kepada sejumlah perusahaan yang telah melakukan ekspor benih lobster berdasarkan izin yang telah diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

    “Setidaknya telah ada sembilan perusahaan yang telah melakukan ekspor benih lobster per Juli 2020, yaitu CV Setia Widara, UD Samudera Jaya, CV Nusantara Berseri, PT Aquatic SSLautan Rejeki, PT Royal Samudera Nusantara, PT Indotama Putra Wahana, PT Tania Asia Marina, PT Indotama Putra Wahana, dan PT Nusa Tenggara budidaya,” ujar Susan dalam keterangan tertulis, Kamis, 26 November 2020.

    Susan mempertanyakan, jika PT Dua Putra Perkasa Pratama diduga memberikan suap sebanyak US$ 100 ribu atau setara Rp 1,41 miliar kepada Edhy, bagaimana dengan sembilan perusahaan lain yang telah melakukan ekspor benih lobster. "Apakah mereka tidak melakukan hal yang sama?” tuturnya.

    Kiara, ujar Susan, meminta komisi anti-rasuah terus menyelidiki mekanisme pemberian izin ekspor bagi sembilan perusahaan ini. Ia meminta KPK tidak hanya berhenti pada kasus ini. "Perlu pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut supaya kasus ini terang benderang dan publik memahami betul duduk perkaranya.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.