Menurut Edwin, skema pinjaman lunak yang dikelola oleh perseroan banyak diminati oleh pemerintah daerah, karena di awal tahun ini mereka juga harus melakukan realokasi dan refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akibat pandemi. “Transfer ke daerah mengalami pemotongan sehingga mereka terkendala sumber dana, di situlah kami hadir untuk menyasar pembiayaan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak atau sifatnya padat karya, misalnya untuk pembangunan jalan di kabupaten/kota terpencil.”
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan fokus belanja infrastruktur pemerintah di 2021 akan diarahkan pada penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, serta dukungan pemulihan ekonomi. “Selain itu juga diarahkan pada infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan priwisata,” kata dia.
Pemerintah khususnya akan melanjutkan pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar seperti air, sanitasi, permukiman, yang mendukung penguatan sistem kesehatan nasional, yang sebagian penyelesaiannya tertunda tahun ini. Adapun total anggaran infrastruktur yang disiapkan tahun depan mencapai Rp 441 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan di 2021, kementeriannya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 149, 81 triliun, atau bertambah Rp 34,23 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp 115,58 triliun.
Dia menjelaskan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan nasional, anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air (SDA) yang di antaranya digunakan untuk membangun 54 bendungan, yaitu 11 bendungan baru dan 43 bendungan on going, 24 embung, serta 25 ribu hektar lahan irigasi baru. “Di bidang konektivitas kami juga menyiapkan antara lain untuk pembangunan 831 km jalan, 19.888 meter jembatan, 3.116 meter flyober/underpass/terowongan, dan 35 km jalan tol.”
Basuki menuturkan kementeriannya bahkan telah memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di 2021 pada Oktober lalu. “Lelang dini dapat mendorong kontraktor yang berkualitas dengan sendirinya akan banyak dicari oleh pengguna jasa, selain itu pekerjaan juga dapat dimulai lebih awal,” ujarnya.
Baca: Archandra Sebut Proyek Infrastruktur Migas Harus Sesuai dengan Potensi Pasar
YOHANES PASKALIS PAE DALE
