Cuitan Jokowi soal Dukungan Bank Dunia Terhadap Omnibus Law Berkembang Viral

Presiden Joko Widodo bersiap menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu 23 September 2020. Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Lukas

Dengan menghapus berbagai pembatasan besar pada investasi dan memberikan sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis, menurut Bank Dunia, hal ini dapat membantu menarik investor, menciptakan lapangan kerja, dan membantu Indonesia memerangi kemiskinan.

Dalam pernyataannya, Bank Dunia juga mengingatkan implementasi dari undang-undang secara konsisten akan sangat penting. Selain itu, pelaksanaannya akan memerlukan peraturan pelaksanaan yang kuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta upaya bersama pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun dukungan Bank Dunia ini berbeda dengan pernyataan sebelumnya yang dirilis pada pertengahan bulan Juli 2020 lalu. Dalam laporannya bertajuk 'Ringkasan Eksekutif: Jalan Panjang Pemulihan Ekonomi' yang dirilis Juli lalu, lembaga dunia ini ternyata sempat memberikan pandangan terkait dengan dampak negatif dari Omnibus Law Cipta Kerja.

"RUU ini juga mengusulkan reformasi yang dapat mengakibatkan dampak buruk, terutama dalam lingkungan ekonomi saat ini," tulis Bank Dunia di dalam laporan setebal 4 halaman tersebut.

Salah satu yang dipersoalkan Bank Dunia adalah usulan di dalam RUU ini mengenai relaksasi persyaratan untuk perlindungan lingkungan hidup akan merusak kekayaan sumber daya alam yang sangat penting bagi mata pencaharian banyak orang dan dapat berdampak negatif terhadap investasi. Meskipun upaya pemerintah di bidang ini ditargetkan untuk mengurangi penundaan perizinan.

"Namun demikian, penyebab keterlambatan dan ketidakpastian untuk mendapatkan izin lingkungan hidup adalah proses yang rumit dan pelaksanaannya yang sewenang-wenang dan korup, daripada perlindungan yang termaktub di dalam Undang-Undang Lingkungan hidup (2009)," ungkap Bank Dunia.

Saat itu, Bank Dunia menyoroti RUU ini menghapus prinsip keselamatan dari beberapa undang-undang yang mengatur perizinan kegiatan dan produk-produk yang berisiko tinggi, seperti obat-obatan, rumah sakit, dan konstruksi bangunan, dan tidak lagi menganggapnya sebagai risiko yang tinggi. Selanjutnya, beberapa revisi di dalam RUU ini yang diusulkan untuk UU Ketenagakerjaan dapat mengurangi perlindungan bagi para pekerja.

Bank Dunia saat itu pun membahas usulan pembebasan dari kepatuhan terhadap upah minimum yang meluas dan reformasi untuk menghapuskan pembayaran pesangon tanpa adanya usulan yang sepenuhnya disempurnakan untuk tunjangan pengangguran yang efektif. Begitu juga tentang skema asuransi yang dinilai dapat melemahkan perlindungan bagi para pekerja dan meningkatkan ketimpangan pendapatan. "Ini khususnya bermasalah pada saat pengangguran meningkat karena krisis Covid-19," tulis Bank Dunia.

BISNIS

Baca: Bank Dunia Sebut Omnibus Law Bisa Dukung Pemulihan Ekonomi RI






Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

29 menit lalu

Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati RUU PPSK untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam rapat paripurna pekan depan.


Sentralitas ASEAN Diharapkan Redakan Ketegangan

3 jam lalu

Sentralitas ASEAN Diharapkan Redakan Ketegangan

ASEAN diproyeksikan dapat tetap terbuka dan inklusif di tengah ancaman polarisasi kekuatan global utama.


Anies Baswedan Lanjutkan Safari Politik ke Papua, Hadiri Perayaan Natal hingga Temui Relawan

5 jam lalu

Anies Baswedan Lanjutkan Safari Politik ke Papua, Hadiri Perayaan Natal hingga Temui Relawan

Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya ke Papua mulai hari ini. Dia akan mengikuti perayaan natal hingga bertemu dengan para relawan Jumat besok


Dari Desa Menuju Istana, Kisah Pengabdian Ayu Mengikuti Kampus Mengajar

5 jam lalu

Dari Desa Menuju Istana, Kisah Pengabdian Ayu Mengikuti Kampus Mengajar

Ayu Sabrina, alumni program Kampus Mengajar angkatan pertama yang pernah diundang ke Istana.


Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

6 jam lalu

Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

Progam bantuan yang digelontokan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendongkrak tingkat kepuasan publik.


Jokowi Imbau Korban Gempa Cianjur Tetap Manfaatkan Bahan Bangunan Lama

6 jam lalu

Jokowi Imbau Korban Gempa Cianjur Tetap Manfaatkan Bahan Bangunan Lama

Presiden Jokowi meminta bantuan gempa tidak dibelikan sepeda motor tetapi benar-benar digunakan untuk membangun kembali rumah yang rusak.


Jokowi Janji Datang Lagi ke Cianjur, Cek Hasil Renovasi Rumah Korban Gempa

7 jam lalu

Jokowi Janji Datang Lagi ke Cianjur, Cek Hasil Renovasi Rumah Korban Gempa

Presiden Jokowi meminta masyarakat korban gempa Cianjur untuk benar-benar menggunakan bantuan renovasi rumah sesuai peruntukannya.


Absen di Pernikahan Kaesang-Erina, Surya Paloh Surati Jokowi

9 jam lalu

Absen di Pernikahan Kaesang-Erina, Surya Paloh Surati Jokowi

Surya Paloh berkirim surat ke Jokowi. Dia tak bisa menghadiri resepsi pernikahan Kaesang-Erina Gudono.


Jokowi Minta Korban Gempa Cianjur Bangun Rumah Tahan Gempa

10 jam lalu

Jokowi Minta Korban Gempa Cianjur Bangun Rumah Tahan Gempa

Presiden Jokowi meminta warga korban gempa Cianjur untuk berkonsultasi dengan PUPR dan mengikuti petunjuk pembangunan rumah tahan gempa


Bantuan Rumah Gempa Cianjur Tak Langsung Sekali Cair, Jokowi Khawatir Jadi Motor

11 jam lalu

Bantuan Rumah Gempa Cianjur Tak Langsung Sekali Cair, Jokowi Khawatir Jadi Motor

Jokowi enggan memberikan bantuan renovasi rumah korban Gempa Cianjur, Jawa Barat, secara keseluruhan dalam satu kali pencairan namun secara bertahap