Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Per Oktober 2020, Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Terserap 47,7 Persen

image-gnews
Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin akan merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama untuk mendampingi Ahok. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Inalum. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin akan merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama untuk mendampingi Ahok. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Inalum. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN hingga pekan pertama Oktober 2020 baru terserap 47,7 persen atau setara dengan Rp 331,94 triliun. Pemerintah menganggarkan dana PEN sebesar Rp 695,2 triliun dalam APBN 2020.

“Terjadi kenaikan (penyerapan anggaran) Rp 13,47 Triliun dari realisasi per 30 September 2020,” ujar Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 15 Oktober 2020.

Berdasarkan anggaran yang tersedia, pengalokasian untuk kebutuhan kesehatan baru terserap sebesar Rp 25,94 triliun atau 29 persen dari total pagu Rp 87,5 triliun. Sedangkan dana perlindungan sosial terserap Rp 159,69 triliun.

Dana untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah direalisasikan Rp 27,57 triliun, dan sektor UMKM sudah terserap Rp 90,42 triliun. Sementara itu, sektor insentif usaha atau pajak terserap sebesar Rp 28,32 triliun. Sektor perlindungan sosial dan UMKM menjadi sektor dengan penyerapan anggaran tertinggi, masing-masing sebesar 78,32 persen dan 73,24 persen dari total pagu anggaran Rp 203,90 triliun dan Rp 123,46 triliun.

Pemerintah memang fokus mengalokasikan bantuan ke sektor UMKM. Budi Gunadi menjelaskan, program untuk  bantuan UMKM berupa bantuan presiden atau banpres untuk 9,1 juta pelaku usaha mikro yang masing-masing menerima Rp 2,4 juta telah terserap 100 persen. Bantuan ini merupakan tahap pertama. Total anggaran yang terserap itu senilai Rp 21,8 triliun.

“Program untuk sektor UMKM terus dipercepat dan diperluas agar dapat meringankan kondisi ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi stimulus percepatan pergerakan ekonomi nasional," kata Budi Gunadi.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Naikkan Target Penerimaan Bea Cukai 2024 jadi Rp 320 Triliun, Realistis?

3 hari lalu

Ilustrasi kapal pengangkut peti kemas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Pemerintah Naikkan Target Penerimaan Bea Cukai 2024 jadi Rp 320 Triliun, Realistis?

Pemerintah menaikkan target penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun depan. Apakah target itu realistis mengingat penerimaan bea cukai per Agustus 2023 tengah menurun?


Kemenkeu Ungkap RAPBN 2024 Belum Pertimbangkan Anggaran Pertamax Gantikan Pertalite

6 hari lalu

Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu Wahyu Utomo saat ditemui usai mini talkshow bedah RAPBN 2024 di Jakarta pada Rabu, 20 September 2024. TEMPO/Ninda Dwi Ramadhani.
Kemenkeu Ungkap RAPBN 2024 Belum Pertimbangkan Anggaran Pertamax Gantikan Pertalite

BKF Kemenkeu mengungkapkan RAPBN 2024 belum mempertimbangkan anggaran BBM jenis Pertamax yang disebut akan menggantikan Pertalite.


Cerita APBN Bekerja Keras selama 4 Tahun, Sri Mulyani: Memastikan Ekonomi Berdasarkan Keadilan

6 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Cerita APBN Bekerja Keras selama 4 Tahun, Sri Mulyani: Memastikan Ekonomi Berdasarkan Keadilan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan selama 4 tahun banyak sekali pelajaran bahwa ketidakpastian global akan selalu ada dan APBN sebagai instrumen yang strategis harus mampu melaksanakan tugas alokasi distribusi dan stabilisasi.


DPR Setujui Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Rp 1.090 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Pemilu, PSN, hingga Gaji ASN

6 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
DPR Setujui Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Rp 1.090 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Pemilu, PSN, hingga Gaji ASN

Menteri Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa DPR setuju anggaran belanja pemerintah pusat Rp 1.090 triliun. Untuk Pemilu, PSN, hingga gaji ASN.


DPR Setujui RUU APBN 2024 Disahkan jadi Undang-undang

7 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato memperingati HUT ke-78 DPR RI dalam Rapat Paripurna Khusus HUT ke-78 DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023. Dalam rapat paripurna khusus HUT ke-78 itu mendengarkan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati HUT ke-78 DPR RI dan penyampaian kinerja DPR RI tahun sidang 2022-2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui RUU APBN 2024 Disahkan jadi Undang-undang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) disahkan menjadi Undang-Undang.


Pemerintah Alokasikan Rp 400 Miliar untuk Perbaiki 15 Ruas Jalan di Jawa Barat, Target Rampung Akhir Tahun Ini

8 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dan Bupati Bogor Iwan Setiawan meninjau pembangunan Bendungan Cibeet dan penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2023 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 17 September 2023. ANTARA/HO Pemprov Jawa Barat
Pemerintah Alokasikan Rp 400 Miliar untuk Perbaiki 15 Ruas Jalan di Jawa Barat, Target Rampung Akhir Tahun Ini

Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 400 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan dalam program Inpres Jalan Daerah (IJD) di Jawa Barat pada 2023.


Sejumlah Catatan Dosen UI soal Rencana Investasi Starlink Elon Musk di Indonesia, Singgung Kedaulatan Siber

9 hari lalu

CEO SpaceX dan Tesla, dan Pemilik Twitter, Elon Musk. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Sejumlah Catatan Dosen UI soal Rencana Investasi Starlink Elon Musk di Indonesia, Singgung Kedaulatan Siber

Menurut Dosen UI, potensi dan ancaman yang mungkin saja terjadi perlu diperhitungkan terkait rencana investasi Starlink milik Elon Musk di Indonesia.


Komisi XI DPR Setujui Penyesuaian Anggaran Kemenkeu Jadi Rp 48,7 Triliun

12 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Komisi XI DPR Setujui Penyesuaian Anggaran Kemenkeu Jadi Rp 48,7 Triliun

Sri Mulyani mengucapkan terima kasih atas persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi XI DPRI atas tambahan yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR.


Daftar 10 Kementerian dengan Anggaran Terbesar dalam RAPBN 2024

12 hari lalu

Gedung Kementerian PUPR. Foto : Kementerian PUPR
Daftar 10 Kementerian dengan Anggaran Terbesar dalam RAPBN 2024

Buku III Himpunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 memperlihatkan 10 kementerian dengan anggaran terbesar dalam RAPBN 2024.


Komisi XI DPR Setujui Perubahan Anggaran Pegawai Kementerian PPN, Ada Kenaikan Gaji

12 hari lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (PPN/ Bappenas) Suharso Monoarfa menggunakan kereta MRT saat peluncuran kampanye Green Economy & Green Environment menuju Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Selasa 12 September 2023. Suharso mengatakan pembangunan transportasi publik diharapkan tidak berhenti di Jakarta. Sejumlah daerah lain diproyeksikan kelak juga mempunyai beragam transportasi publik. Suharso awalnya mengatakan Jakarta adalah salah satu kota terbaik di Indonesia dalam urusan transportasi publik. Tempo/Tony Hartawan
Komisi XI DPR Setujui Perubahan Anggaran Pegawai Kementerian PPN, Ada Kenaikan Gaji

Menteri PPN/ Bappenas Suharso Monoarfa menyitir surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11.11.091/AG.05.02/09 Tahun 2023 tertanggal 11 September.