Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Per Oktober 2020, Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Terserap 47,7 Persen

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin akan merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama untuk mendampingi Ahok. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Inalum. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin akan merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama untuk mendampingi Ahok. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Inalum. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN hingga pekan pertama Oktober 2020 baru terserap 47,7 persen atau setara dengan Rp 331,94 triliun. Pemerintah menganggarkan dana PEN sebesar Rp 695,2 triliun dalam APBN 2020.

“Terjadi kenaikan (penyerapan anggaran) Rp 13,47 Triliun dari realisasi per 30 September 2020,” ujar Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 15 Oktober 2020.

Berdasarkan anggaran yang tersedia, pengalokasian untuk kebutuhan kesehatan baru terserap sebesar Rp 25,94 triliun atau 29 persen dari total pagu Rp 87,5 triliun. Sedangkan dana perlindungan sosial terserap Rp 159,69 triliun.

Dana untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah direalisasikan Rp 27,57 triliun, dan sektor UMKM sudah terserap Rp 90,42 triliun. Sementara itu, sektor insentif usaha atau pajak terserap sebesar Rp 28,32 triliun. Sektor perlindungan sosial dan UMKM menjadi sektor dengan penyerapan anggaran tertinggi, masing-masing sebesar 78,32 persen dan 73,24 persen dari total pagu anggaran Rp 203,90 triliun dan Rp 123,46 triliun.

Pemerintah memang fokus mengalokasikan bantuan ke sektor UMKM. Budi Gunadi menjelaskan, program untuk  bantuan UMKM berupa bantuan presiden atau banpres untuk 9,1 juta pelaku usaha mikro yang masing-masing menerima Rp 2,4 juta telah terserap 100 persen. Bantuan ini merupakan tahap pertama. Total anggaran yang terserap itu senilai Rp 21,8 triliun.

“Program untuk sektor UMKM terus dipercepat dan diperluas agar dapat meringankan kondisi ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi stimulus percepatan pergerakan ekonomi nasional," kata Budi Gunadi.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Keluhkan Target Investasi 2024 Rp 1.600 T dan Anggaran BPKM Rp 1,2 T, Bahlil: Bingung Kita

7 jam lalu

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, di Jakarta pada 3 Februari 2023. (ANTARA/Ade Irma J/am/rst)
Keluhkan Target Investasi 2024 Rp 1.600 T dan Anggaran BPKM Rp 1,2 T, Bahlil: Bingung Kita

Bahlil Lahadalia mengeluhkan target investasi pada 2024 yang naik menjadi Rp 1.600 triliun, sedangkan alokasi anggaran yang diterima kementeriannya kecil.


Ekonom Sebut Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Butuh Banyak Prasyarat dan Waktu Panjang

1 hari lalu

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images
Ekonom Sebut Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Butuh Banyak Prasyarat dan Waktu Panjang

Direktur IDEAS Yusuf Wibisono mengatakan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, butuh banyak prasyarat dan waktu yang panjang.


Sri Mulyani Catat Pemulihan Ekonomi Merata di Semua Wilayah RI, Ini Datanya

5 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Catat Pemulihan Ekonomi Merata di Semua Wilayah RI, Ini Datanya

Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.


BPK Temukan Rp 197 55 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Tak Tersalurkan, Tapi DKI Tetap Dapat WTP

12 hari lalu

Warga berbelanja kebutuhan pokok saat kegiatan program pangan murah di Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022. Pemprov DKI Jakarta menggelar program pangan murah bertujuan untuk meningkatkan gizi anak dan warga golongan tertentu pemegang KJP Plus, kartu pekerja, kartu lansia Jakarta, PPSU, PHL, PJLP setara UMP, serta penghuni rusun pemda. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
BPK Temukan Rp 197 55 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Tak Tersalurkan, Tapi DKI Tetap Dapat WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah permasalahan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2022.


OJK Sebut Sudah Pakai Anggaran Rp 3 Triliun, Rinciannya?

16 hari lalu

Mirza Adityaswara. ojk.go.id
OJK Sebut Sudah Pakai Anggaran Rp 3 Triliun, Rinciannya?

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyampaikan sudah memakai anggaran sebanyak Rp 3,007 triliun. Bagaimana rinciannya?


KPK Beberkan 2 Modus Korupsi Terbanyak di Proyek Infrastruktur yang Digarap Kementerian PUPR

16 hari lalu

Juru bicara bidang pencegahan KPK, Ipi Maryati, memberikan keterangan kepada awak media terkait pemeriksaan LHKPN sejumlah pejabat daerah oleh tim Direktorat PP LHKPN, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023. KPK akan segera menerjunkan tim ke Pangkalpinang untuk mendalami asal usul kepemilikan aset milik Wali Kota Pangkalpinang, Mauli Akil, setelah menjalani proses pemeriksaan permintaan klarifikasi LHKPN pada 2020 tercatat sebesar Rp11.401.119.603. Hasil klarifikasi KPK mengungkap sejumlah temuan aset perkebunan sawit, ruko dan rumah indekost yang dimiliki Mauli Akil. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Beberkan 2 Modus Korupsi Terbanyak di Proyek Infrastruktur yang Digarap Kementerian PUPR

KPK dalam kajiannya mendapati praktik korupsi pada proyek infrastruktur PUPR dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, sampai dengan pengawasan.


Kemenkeu Sebut Anggaran Kendaraan Dinas Listrik Sudah Sesuai

17 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menunjukkan mobil listrik saat diluncurkan sebagai kendaraan dinas Kementerian Perhubungan di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020. Kendaraan dinas pejabat Kementerian Perhubungan resmi berganti dari yang berbahan bakar fosil menjadi bahan bakar listrik. ANTARA/Sigid Kurniawan
Kemenkeu Sebut Anggaran Kendaraan Dinas Listrik Sudah Sesuai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan komentar terkait standar biaya masukan (SBM) kendaraan dinas listrik bagi para pegawai negeri sipil (PNS).


Tak Hanya di Lampung, PUPR Bakal Ambil Alih Perbaikan Jalan di Daerah Lain: Anggarannya Rp 32 Triliun

17 hari lalu

Pengendara mobil melintas di antara jalan berlubang yang tergenang air di jalan terusan Ryacudu Jati Agung, Lampung Selatan Lampung, Rabu, 3 Mei 2023. Sejumlah titik jalur akses menuju Kota Baru Lampung, mengalami kerusakan sehingga membahayakan kesalamatan pengendara yang nelintas jalur tersebut. ANTARA/Ardiansyah.
Tak Hanya di Lampung, PUPR Bakal Ambil Alih Perbaikan Jalan di Daerah Lain: Anggarannya Rp 32 Triliun

Kementerian PUPR buka suara soal ambil alih perbaikan jalan di Lampung oleh pemerintah pusat.


IAEA Akan Bantu Perluasan Layanan Kedokteran Nuklir untuk Pasien Kanker di Indonesia

18 hari lalu

Kedokteran nuklir menggabungkan diagnostik dan terapi (teranostik) untuk penyembuhan aneka penyakit kanker. (Foto Dok.Humas RSHS)
IAEA Akan Bantu Perluasan Layanan Kedokteran Nuklir untuk Pasien Kanker di Indonesia

Saat ini layanan radioterapi baru tersedia di 17 provinsi, sedangkan pelayanan kedokteran nuklir hanya ada di 10 provinsi di Indonesia.


Sri Mulyani Ungkap Anggaran Jalan di Sumatera Paling Besar Rp 71,5 T, Kalahkan Jawa

19 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Ungkap Anggaran Jalan di Sumatera Paling Besar Rp 71,5 T, Kalahkan Jawa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja pemerintah untuk pembangunan jalan.