Meski demikian, Budi Gunadi menerangkan, masih terdapat Banpres untuk UMKM tahap kedua. Hal ini terjadi karena pemerintah memperluas jangkauan penerima dari 9,1 juta menjadi 12 juta orang. Dengan begitu, pemerintah menaikkan daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA untuk bantuan UMKM menjadi Rp 28,80 triliun. Pemberian Banpres UMKM direncanakan mencapai target 12 juta pada akhir November 2020.
Di sisi lain, sektor perlindungan sosial yang terdiri atas delapan program diklaim menunjukkan kinerja realisasi penyerapan berjalan dengan baik. Melalui program keluarga harapan, misalnya, pemerintah telah menyalurkan Rp 36,26 triliun atau 96,95 persen dari pagu anggaran Rp 37,40 triliun kepada sepuluh juta penerima manfaat.
Kemudian lewat program sembako, pemerintah merealisasikan Rp 33,98 triliun atau 77,94 persen dari pagu anggaran yang mencapai Rp 43,60 triliun. Selanjutnya, program sembako Jabodetabek telah tersalur Rp 4,51 triliun atau 66,3p ersen dari anggaran Rp 6,8 triliun. Bantuan ini diberikan kepada 1,9 juta penerima manfaat.
Adapun pogram bansos tunai non-Jabodetabek telah tersalur Rp 25,54 triliun atau 78,83 persen dari anggaran Rp 32,40 triliun. Dana ini diterima sembilan juga peserta. Sementara itu, program Kartu Pra Kerja yang menjadi janji kampanye Presiden Joko Widodo atau Jokowi diklaim telah menyasar 5,6 juta penerima manfaat dengan realisasi anggaran mencapai Rp 19,87 triliun atau 99,4 persen dari total pagu Rp 20 triliun.
Program BLT Dana Desa yang diikuti 7,9 juta penerima manfaat pun, ucap Budi Gundi, telah terserap Rp 12,91 triliun. Sedangkan program subsidi gaji dari anggaran Rp 37,87 triliun sudah disalurkan Rp 13,99 triliun atau 36,9 persen kepada lebih dari 11,6 juta pekerja. Kemudian, program diskon listrik sudah menyerap anggaran Rp 6,97 triliun.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Baca juga: Airlangga Sebut Jokowi Arahkan Pengendalian Covid-19 secara Mikro
