TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini tak setuju pemilihan kepala daerah atau Pilkada digelar pada tahun ini. Pasalnya, Pilkada serentak hanya akan berisiko memicu penularan Covid-19 semakin besar.
Didik J. Rachbini mengingatkan pemerintah sebetulnya telah gagal menangani pandemi Covid-19 dari sisi kesehatan selama hampir 8 bulan. Hal tersebut terhitung sejak Covid-19 pertama kali mewabah di Indonesia.
Ketimbang negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Selandia Baru, hingga Korea Selatan, kasus positif Covid-19 di Indonesia masih terus meningkat dan tidak ada tanda-tanda kurva akan menurun. "Ini artinya pemerintah gagal melindungi rakyatnya berdasarkan UUD 1945 ayat 4. Sudah gagal, pemerintah menjalankan Pilkada, di mana lebih dari 100 juta orang akan memilih," kata Didik, Kamis, 1 Oktober 2020.
Didik menilai seharusnya tugas pemerintah sekarang menangani pandemi Covid-19 dengan serius. Ia juga yakin angka kematian akibat Covid-19 riilnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang dicatat oleh pemerintah.
Tapi dengan memaksakan penyelenggaraan Pilkada 2020, menurut Didik pemerintah semakin menjerumuskan masyarakat ke dalam kematian massal yang lebih banyak. Rakyat, kata dia, menjadi tidak dilindungi dengan alasan hak politik.
