“Dari Rp177 triliun yang nonpublic goods untuk UMKM dan korporasi, yang baru direalisasikan untuk UMKM baru Rp 44,3 triliun, padahal kami sudah alokasikan itu Rp177 triliun dan kami siap berbagi beban,” katanya.
Komite PC-PEN sebelumnya mengungkapkan hingga 16 September 2020, alokasi program pembiayaan korporasi masih nol persen namun ditargetkan akan terealisasi 92 persen atau sekitar Rp 49 triliun hingga akhir tahun ini.
Skema berbagi beban dengan pemerintah itu, lanjut Perry, pemerintah hanya menanggung reverse repo tiga bulan dikurangi satu persen atau sekitar 2,7 hingga 2,8 persen.
Sedangkan bank sentral ini, kata dia, menanggung beban dengan perhitungan yield atau imbal hasil surat berharga negara (SBN) di pasar yang saat ini 6,8 persen dikurangi 2,7 atau 2,8 persen.
BI, kata dia, juga ikut mendorong UMKM naik kelas diantaranya dengan membina UMKM, mempertemukan mereka dengan pelaku bisnis termasuk dengan pedagang daring hingga teknologi keuangan dan mendorong digitalisasi UMKM sejalan dengan program Bangga Buatan Indonesia.
BI juga mendorong layanan perbankan secara terbuka atau open banking melalui sistem pembayaran berbasis aplikasi barcode atau QRIS.
Baca juga: Pemerintah Jamin Reformasi Sistem Keuangan Tak Ganggu Bank Indonesia
