TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pakar Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) sekaligus antropolog Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dedi Adhuri mengungkapkan banyak kapal bantuan untuk nelayan dari pemerintah dan swasta yang mangkrak. Menurut dia, masalah itu terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara kapasitas bantuan dan keahlian nelayan.
“Banyak boat 30 GT bantuan yang mangkrak, itu karena nelayan enggak cukup keahliannya untuk mengoperasikan,” ucap Dedi dalam diskusi virtual, Rabu, 23 September 2020.
Dedi mengatakan, dalam ekosistem penangkapan ikan, terhadap tiga elemen yang harus diperhatikan keterkaitannya. Ketiga elemen itu adalah nelayan, alat tangkap, dan kapal.
Adapun dalam menyusun proyek-proyek bantuan, Dedi mengatakan sejumlah pihak semestinya mempertimbangkan ketiga elemen tersebut. Dengan begitu, bantuan yang diberikan tidak gagal dan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Di samping itu, masalah lain ialah nelayan umumnya tak memiliki modal yang cukup untuk membeli bahan bakar. Itulah yang menyebabkan kapal-kapal bantuan umumnya tak digunakan.
Persoalan ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan nelayan belum sejahtera meski sudah memperoleh akses bantuan. Dedi menjelaskan, di pesisir, kapal-kapal berkapasitas tinggi biasanya bukan dikuasai nelayan, melainkan pengusaha. Akibatnya, nelayan kecil tak terbiasa mengoperasikan kapal besar.
Dia menyebut nelayan kecil pun bergantung kepada pihak lain untuk menangkap ikan atau menjadi buruh di kapal besar. “Jadi keuntungannya hanya terkonsentrasi ke pemilik kapal,” ucapnya.
Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengurangi kemiskinan, Dedi mengatakan pemerintah harus mendorong nelayan memiliki pengetahuan dan keahlian ruang laut yang lebih luas. “Nelayan bisa merebut penguasaan elemen asal bergerak bersama,” ucapnya.
Baca: Kapal Cina Merapat ke Natuna, Pendapatan Nelayan Anjlok 75 Persen
