TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap Rancangan Undang-undang Bea Materai bisa disahkan pada masa sidang tahun ini.
"Kami meyakini bahwa RUU Bea Meterai diharapkan memberikan manfaat keseluruhan bagi masyarakat, bangsa dan negara dan bagi kebutuhan negara," kata dia dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Bea Meterai, Senin, 24 Agustus 2020.
Dia mengatakan penerimaan bea meterai dari RUU Bea Meterai diproyeksikan berada pada kisaran Rp 11,3 triliun atau meningkat Rp 5,7 triliun dibandingkan dengan periode 2019.
Selain sisi penerimaan, kata dia, RUU Bea Meterai mengatur pemberian fasilitas pembebasan pengenaan bea meterai, terutama untuk situasi bencana alam dan untuk pelaksanaan program pemerintah, serta dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional.
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan pada rapat sebelumnya RUU Bea Materai sudah sampai tahap Panitia Kerja atau Panja dan sudah menyelesaikan 11 pasal dengan total 37 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Sehingga menyisakan 70 DIM lagi.
"Pembahasan sudah sampai tahap panja dan sudah menyelesaikan 11 pasal dengan total 37 DIM," kata Dito.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan mengkaji ulang kenaikan bea materai menjadi Rp 10 ribu per lembar. Kepala Sub-bidag Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Ditjen Pajak Bonarsius Sipayung mengatakan besaran kenaikan bea materai dapat dikurangi sesuai dengan hasil studi kementerian.
“Walaupun kajiannya sudah ada, yaitu Rp 10 ribu per lembar, kami sampaikan mungkin saja tarif (bea materai diturunkan), tapi basenya diperluas,” ujar Bonarsius saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 18 November 2019.
Bonarsius mengatakan kajian ulang terhadap besaran kenaikan bea materai dilakukan untuk menghimpun pendapatan pajak yang lebih besar. Namun, ia belum dapat memastikan besaran ideal untuk kenaikan materai itu.
HENDARTYO HANGGI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA
