TEMPO.CO, Jakarta - PT PP (Persero), BUMN konstruksi dan investasi di Indonesia, mengajak 75 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar dalam platform PaDI untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan bisnis perusahaan.
"Kegiatan usaha UMKM yang terlibat dalam bisnis perusahaan, antara lain meliputi bidang pengadaan dan sewa peralatan dan mesin, material konstruksi, jasa ekspedisi, tenaga kerja, serta akomodasi," kata Direktur Utama PT PP (Persero) Novel Arsyad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2020.
PaDi UMKM merupakan platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN guna mengoptimalkan, mempercepat dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM, serta memperluas dan mempermudah UMKM mendapatkan akses pembiayaan.
Menurut Novel, UMKM merupakan sektor yang memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia dan berharap perusahaan selaku BUMN senantiasa dapat terus berpartisipasi dalam memajukan UMKM yang berada di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, dengan digalakkannya program UMKM oleh perusahaan BUMN dapat mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan antara para pihak guna meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan-perusahaan BUMN.
Melalui platform PaDi UMKM, katanya, BUMN dapat melakukan belanja secara digital sehingga lebih cepat, transparan dan meningkatkan efisiensi.
Tidak hanya di lingkungan bisnis perusahaan saja, PT PP aktif memberikan bantuan dan pembinaan kepada pelaku UMKM melalui program kemitraan yang diberikan kepada mitra binaan para petani tebu.
Perseroan telah memberikan bantuan berupa pinjaman modal kepada 36 mitra binaan yang berada di lingkungan PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) di daerah Tulungagung dan Kediri, Jawa Timur.
Selain memberikan pinjaman modal kepada petani tersebut, perseroan rutin memberikan pelatihan kepada para petani untuk memperkuat kompetensi petani muda.
Perusahaan, kata Novel, sebelumnya bersama dengan delapan BUMN lainnya telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman bersama terkait pengembangan ekosistem pasar digital UMKM pada bulan Juni lalu.
Delapan BUMN itu adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Pupuk Indonesia (Persero).
Prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman dalam acara tersebut begitu berbeda dan merupakan hal yang baru, yaitu penandatanganan dilakukan secara digital.
Penandatanganan secara digital tersebut sudah sah secara hukum karena difasilitasi oleh penyedia yang telah memiliki lisensi.
ANTARA
