Bantuan Modal Usaha Rp 500 Ribu dan Rp 3,5 Juta, Siapa Berhak?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi penjelasan soal temuan maladministrasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Ombudsman, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2018. Foto: Istimewa

    Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi penjelasan soal temuan maladministrasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Ombudsman, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2018. Foto: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sosial atau Kemensos memberikan dua jenis bantuan baru di tengah pandemi Covid-19 ini. Bantuan pertama yaitu modal usaha Rp 500 ribu per keluarga dan tambahan modal usaha lagi sebesar Rp 3,5 juta.

    Lalu siapa yang berhak menerima bantuan tersebut?

    "Mereka (penerima) adalah KPM (keluarga penerima manfaat) PKH (program keluarga harapan) Graduasi yang punya usaha rintisan," kata kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial, Edi Suharto saat dihubungi di Jakarta, Ahad, 26 Juli 2020.

    Saat ini total ada sekitar 10 juta KPM PKH penerima bantuan sosial atau bansos dari pemerintah. Selain itu, ada juga sekitar 2,8 juta KPM PKH Graduasi. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, graduasi terjadi karena empat kondisi.

    Pertama, masih miskin tetap memenuhi syarat PKH. Kedua, tidak miskin tetap masih memenuhi syarat PKH. Ketiga, tidak miskin dan tidak memenuhi syarat PKH. Keempat, keluar atas inisiatif sendiri.

    Pada 4 Juli 2020, Menteri Sosial Juliari Batubara telah meminta bawahannya agar bersungguh-sungguh mengantarkan KPM PKH agar cepat tergraduasi atau mengundurkan diri dari penerima bansos. Target graduasi pun menjadi Key of Performace Indicator (KPI).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.