Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi penjelasan soal temuan maladministrasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Ombudsman, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2018. Foto: Istimewa
Iklan
Kemensos sendiri telah menargetkan rata-rata KPI untuk graduasi KPM PKH adalah 10 persen. Untuk mewujudkan target tersebut, pendamping PKH harus door to door meminta KPM PKH mengundurkan diri secara sukarela jika kehidupan ekonomi mereka sudah lebih baik setelah menerima bansos.
Semakin banyak keluarga yang keluar dari penerima PKH, semakin sukses kerja pemerintah. Artinya, semakin sedikit masyarakat yang menggantungkan hidup dari bansos.
Saat ini, ada 2,8 juta KPM PKH Graduasi dan tak lagi menerima bansos. Tidak semua dari mereka punya usaha kecil. Nah, sebagian dari mereka yang memiliki usaha kecil, inilah yang dapat bantuan modal usaha Rp 500 ribu dan tambahan modal Rp 3,5 juta.
Modal Rp 500 ribu diberikan untuk 10 ribu keluarga. Syaratnya, mereka harus mendaftar ke Dinas Sosial setempat. Dari jumlah itu, 1.000 di antaranya juga akan dapat tambahan modal Rp 3,5 juta agar usaha mereka kian berkembang.
Namun, angka 1.000 keluarga ini baru tahap awal karena baru dalam tahap uji coba. Edi memastikan bahwa program ini akan terus dievaluasi dan diharapkan terus berlanjut agar lebih banyak usaha dari KPM PKH Graduasi ini yang dibantu.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Rumah Layak Huni dari Kemensos di Aceh Timur Bisa Ditempati, Warga: Alhamdulillah
36 hari lalu
Rumah Layak Huni dari Kemensos di Aceh Timur Bisa Ditempati, Warga: Alhamdulillah
Pembangunan rumahi berdasarkan hasil scanning media yang dilakukan Kementerian Sosial.
Pemberdayaan Disabilitas dan Kelompok Rentan Manfaatkan Bahan Lokal
51 hari lalu
Pemberdayaan Disabilitas dan Kelompok Rentan Manfaatkan Bahan Lokal
Kelas pengolahan makanan di Sentra Efata selama sepekan fokus mengajarkan pengolahan makanan menggunakan bahan yang mudah ditemui di NTT.
Mensos Ajak Pendamping PKH Bekerja demi Rakyat
53 hari lalu
Mensos Ajak Pendamping PKH Bekerja demi Rakyat
Etos kerja membantu warga miskin sebagai ibadah harus menjadi dasar pengabdian.
Melenceng dari Target Pemerataan Pendidikan, Berikut Potensi Masalah PPDB Sekolah
58 hari lalu
Melenceng dari Target Pemerataan Pendidikan, Berikut Potensi Masalah PPDB Sekolah
Meski niatnya baik, skema seleksi masuk sekolah baru masih berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru. Dianggap kurang adil dan berpotensi diakali.
Dirty Vote Ungkap Politik Gentong Babi, IDEAS: Politisasi Bansos Jokowi Terlihat Sejak Pemilu 2019
13 Februari 2024
Dirty Vote Ungkap Politik Gentong Babi, IDEAS: Politisasi Bansos Jokowi Terlihat Sejak Pemilu 2019
Direktur IDEAS Yusuf Wibisono mengatakan bansos telah dipolitisasi sedemikian rupa untuk keuntungan elektoral personal Presiden Jokowi.
Ini Syarat Penerima PKH 2024 dan Cara Daftarnya
29 Januari 2024
Ini Syarat Penerima PKH 2024 dan Cara Daftarnya
Syarat penerima PKH 2024 penting untuk Anda ketahui jika ingin mendapatkan bantuan dari Kemensos. Berikut syarat dan cara daftarnya.
Ombudsman Temukan Sejumlah Maladministrasi pada Bansos PKH, Apa Saja?
18 Januari 2024
Ombudsman Temukan Sejumlah Maladministrasi pada Bansos PKH, Apa Saja?
Ombudsman menemukan sejumlah maladministasi dalam penyelenggaraan bantuan sosial atau Bansos Program Keluarga Harapan (PKH).
Cara Cek Penerima Bansos PKH 2024 Secara Online
18 Januari 2024
Cara Cek Penerima Bansos PKH 2024 Secara Online
Pencairan bansos reguler pemerintah ini dipastikan dilakukan di awal Februari 2024.
Jokowi soal Penyaluran Bansos: Harus Diteruskan dan Dipantau Agar Tepat Sasaran
9 Januari 2024
Jokowi soal Penyaluran Bansos: Harus Diteruskan dan Dipantau Agar Tepat Sasaran
Presiden Jokowi memastikan bahwa program bantuan sosial atau bansos akan terus digelontorkan bagi warga yang membutuhkan.
Sekjen KPI Ungkap Bansos Digunakan untuk Tujuan Kampanye
7 Januari 2024
Sekjen KPI Ungkap Bansos Digunakan untuk Tujuan Kampanye
"Justru bansos dibagikan oleh tim-tim pemenangan, bukan tim yang sudah ditunjuk Kementerian Sosial," kata dia.
