Sri Mulyani menambahkan, tujuan pemberian BLT tersebut untuk menopang agar masyarakat yang menurun pendapatannya bisa bertahan selama pandemi.
Alokasi perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun di antaranya mencakup Rp 37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan, Rp 43,6 triliun untuk Kartu Sembako, Rp 6,8 triliun untuk bansos Jabodetabek. Adapula Rp 32,4 triliun untuk bansos non-Jabodetabek, Rp 20 triliun untuk Kartu Prakerja, Rp 6,9 triliun untuk diskon listrik, Rp 25 triliun untuk logistik, pangan, atau sembako. Terakhir, Rp 31,8 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Selain program seperti BLT yang masuk perlindungan sosial, pemerintah menganggarkan dana lebih dari Rp 87 triliun untuk program kesehatan. Dari sisi industri keuangan, Sri Mulyani menuturkan pemerintah juga mengambil kebijakan penundaan cicilan, subsidi bunga serta pemberian kredit modal kerja yang risikonya dijamin pemerintah. "Semua dimobilisasi untuk bisa mempersiapkan ancaman Covid-19,” katanya.
Baca berita selengkapnya di sini.
2. Luhut Pandjaitan: RI Puluhan Tahun Dirampok Tapi Tetap Kaya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Namun, ia ingin ke depannya Tanah Air bisa mengolah sumber dayanya agar memiliki nilai tambah.
"Kita ini super kaya. Bayangkan, kita dirampok oleh banyak orang berpuluh tahun tapi kita masih kaya saja. Sekarang jangan lah. Kekayaan itu harus ditambah lebih bagus lagi, dengan nilai tambah, dengan value added, dengan teknologi," ujar Luhut dalam konferensi video, Sabtu, 25 Juli 2020.
Dia mengatakan ke depannya Indonesia harus terlibat dalam memberikan nilai tambah pada sumber daya alam yang dimilikinya. Ia tidak ingin Tanah Air hanya mengandalkan ekspor komoditas untuk mendapat uang. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya tidak ditopang komoditas, melainkan nilai tambah.
