TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menambah cakupan masyarakat penerima anggaran perlindungan sosial yang nilainya mencapai Rp 203,9 triliun. Menurut dia, sebelumnya anggaran tersebut ditujukan untuk 10 juta hingga 20 juta masyarakat penerima program seperti bantuan langsung tunai (BLT) sampai kartu sembako.
"Akan kami expand hingga 29 juta yang mencakup seluruh masyarakat baik di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,” kata Sri Mulyani dalam Future Financial Festival, Sabtu, 25 Juli 2020.
Menurut dia, masyarakat yang terkena dampak negatif dari Covid-19 akan mendapatkan dukungan dari negara melalui APBN, khususnya masyarakat dengan tingkat ekonomi paling bawah yang mengalami dampak negatif luar biasa.
Sri Mulyani menambahkan, tujuan pemberian BLT tersebut untuk menopang agar masyarakat yang menurun pendapatannya bisa bertahan selama pandemi.
Alokasi perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun di antaranya mencakup Rp 37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan, Rp 43,6 triliun untuk Kartu Sembako, Rp 6,8 triliun untuk bansos Jabodetabek. Adapula Rp 32,4 triliun untuk bansos non-Jabodetabek, Rp 20 triliun untuk Kartu Prakerja, Rp 6,9 triliun untuk diskon listrik, Rp 25 triliun untuk logistik, pangan, atau sembako. Terakhir, Rp 31,8 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Selain program seperti BLT yang masuk perlindungan sosial, pemerintah menganggarkan dana lebih dari Rp 87 triliun untuk program kesehatan. Dari sisi industri keuangan, Sri Mulyani menuturkan pemerintah juga mengambil kebijakan penundaan cicilan, subsidi bunga serta pemberian kredit modal kerja yang risikonya dijamin pemerintah. "Semua dimobilisasi untuk bisa mempersiapkan ancaman Covid-19,” katanya.
Sri Mulyani memaparkan pengendalian Covid-19 terus dilakukan yang mencakup perluasan uji spesimen serta meningkatkan interaksi masyarakat agar tetap melakukan protokol kesehatan, agar tidak memperburuk ancaman Covid-19.
“Kami berharap semua aktif mengkampanyekan protokol kesehatan baru. Agar bisa menyeimbangkan kebutuhan sosial ekonomi secara bertahap, dan dari sisi kesehatan tetap terjaga,” kata Sri Mulyani.
BISNIS
