Walhasil, katanya, pemerintah daerah jadi memiliki acuan ajeg sebelum mengambil kebijakan. Ujungnya, pengalokasian anggaran penanggulangan wabah yang mencapai Rp 695,2 triliun juga lebih terkordinir untuk disusun. “Selama ini untuk bansos saja, terpisah-pisah pendataannya,” kata Sri.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir yang ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana Teknis Komite Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan bukan berarti adanya tim ekonomi membikin pemerintah bakal mengkedepankan asas pemulihan ekonomi semata.
Dia menjanjikan, aspek ekonomi termasuk tim ekonomi yang terdiri dari perusahaan BUMN dan swasta juga akan meningkatkan kapasitas dan kualitas kebijakan sektor Kesehatan. “Nanti ada dua-tiga kebijakan dari masing-masing tim Kesehatan dan ekonomi, itu kami singkronkan,” katanya.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Shinta Kamdani mengatakan adanya kepastian acuan kebijakan nasional meski tak terlihat, tapi cukup efektif bagi dunia usaha. Selama masa kebijakan pembatasan sosial berskala besar April lalu misalnya, kebijakan daerah yang melakukan karantina amat berbeda-beda.
“Padahal sudah ada kepastian sejumlah logistik seperti pangan dan pasokan industri boleh lewat,” ujarnya.
Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mengatakan selama ini pemerintah daerah memang memiliki asasnya masing-masing dalam menanggulangi corona. Peringkat kewaspadaan dan kebijakan yang mengikuti untuk suatu wilayah misalnya, berpotensi berbeda penafsiran.
Hal ini terjadi dalam penanganan corona di beberapa wilayah Jawa Barat seperti Depok, Bekasi, dan Bogor yang meski jadi wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, tapi berperan penting sebagai penyanggah Ibu Kota Jakarta baik dari sisi ekonomi dan sosial. “Perlu agar Bahasa kita sama,” kata Ridwan.
AHMAD FIKRI (BANDUNG) | FRANCISCA CHRISTY ROSANA
