Keputusan Tim Pemulihan Ekonomi Jadi Rujukan Kebijakan Nasional

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, JAKARTA- Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan Komite Penanganan Corona dan Pemulihan Ekonomi Nasional akan jadi rujukan bagi kebijakan negara. Nantinya, kata Airlangga, berbagai kebijakan ihwal penanggulangan corona bisa mengikat semua insan pemerintahan dan pelaksana kebijakan dengan memegang teguh asas-asas kesehatan dan dampak ekonominya.

“Dari Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya,” kata Airlangga, Senin 20 Juli 2020.

Karena itu, ujarnya, selain menaungi kebijakan di bidang kesehatan dan ekonomi, komite juga akan diisi berbagai pihak yang keahliannya dibutuhkan untuk membuat kebijakan. Selain unsur pemerintah, kata Airlangga, komite di kedua tim tersebut juga akan diisi oleh pelaku usaha, badan usaha, ahli, akademisi, hingga tokoh masyarakat.

Harapannya selain mengutamakan dua aspek utama, pengambilan kebijakan bisa diambil dari diskusi yang matang dari banyak pihak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui selama ini penanganan corona cukup terpisah-pisah. Kebijakan di bidang kesehatan, katanya, dirumuskan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penganganan Wabah Corona di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Adapun perumusan Program bantuan Sosial ada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Untuk kebijakan ekonomi di bidang insentif dunia usaha dikomandoi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. “Jadi sekarang pembahasan itu disatukan semua,” katanya. Sri Mulyani yang juga jadi wakil ketua komite mendampingi Airlangga, berharap komite bisa menjadi acuan kebijakan terhadap wabah corona di daerah.






Sri Mulyani Puji Rambut Putih Basuki: The Truly Bapak Pembangunan

3 jam lalu

Sri Mulyani Puji Rambut Putih Basuki: The Truly Bapak Pembangunan

Sri Mulyani pun berseloroh kerja keras Basuki itu tampak dari rambut putihnya.


Sri Mulyani Anggap RUU P2SK Relevan Merespons Dinamika Perekonomian Global dan Domestik

13 jam lalu

Sri Mulyani Anggap RUU P2SK Relevan Merespons Dinamika Perekonomian Global dan Domestik

Sri Mulyani Indrawati menyatakan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) merupakan fondasi penting.


RUU PPSK Mulus Melaju ke Sidang Paripurna, Simak 4 Poin Penting di Dalamnya

16 jam lalu

RUU PPSK Mulus Melaju ke Sidang Paripurna, Simak 4 Poin Penting di Dalamnya

RUU PPSK disepakati untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam sidang paripurna. Apa saja poin penting yang diatur dalam RUU tersebut?


Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

23 jam lalu

Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati RUU PPSK untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam rapat paripurna pekan depan.


Sri Mulyani Beri Hibah Jalan Senilai Rp 217 Triliun ke DKI Jakarta: Berkah atau Beban?

1 hari lalu

Sri Mulyani Beri Hibah Jalan Senilai Rp 217 Triliun ke DKI Jakarta: Berkah atau Beban?

Menkeu Sri Mulyani memberi hibah jalan nasional ke DKI Jakarta senilai Rp 217 triliun. Saat ini DKI keluarkan Rp 400 miliar untuk perawatan jalan.


Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

1 hari lalu

Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

Draf dokumen terbaru RUU PPSK menyebutkan politikus tetap dilarang masuk masuk ke dalam jajaran dewan Gubernur BI.


Aset Negara di Jakarta Rp 1.464 T, Ini Rencana Sri Mulyani saat Pemerintah Pusat Pindah ke IKN

1 hari lalu

Aset Negara di Jakarta Rp 1.464 T, Ini Rencana Sri Mulyani saat Pemerintah Pusat Pindah ke IKN

Sri Mulyani Indrawati menyebut terdapat aset negara senilai Rp1.464 triliun di Jakarta yang perlu dikelola saat pemerintah pusat pindah ke IKN.


Terpopuler: Buwas Pertanyakan Data Beras Kementan, Lowongan Kerja di Astra Honda Motor

1 hari lalu

Terpopuler: Buwas Pertanyakan Data Beras Kementan, Lowongan Kerja di Astra Honda Motor

Berita terpopuler pada Rabu, 7 Desember 2022, dimulai dari Dirut Bulog Budi Waseso atau Buwas yang mempertanyakan data beras Kementerian Pertanian.


Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

2 hari lalu

Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pemerintah daerah (Pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.


Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

2 hari lalu

Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.