Butuh Dana Talangan Rp 3 Triliun, Ini Rencana Bos Krakatau Steel

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Silmy Karim. wikipedia

    Silmy Karim. wikipedia

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Silmy Karim memaparkan rencana penggunaan dana talangan sebesar Rp 3 triliun saat rapat dengar pendapat dengan pendapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat pada hari ini. Danaitu, kata Silmy, akan digunakan untuk relaksasi bagi industri hilir olahan baja dalam negeri.

    "Dana talangan itu digunakan untuk KS (Krakatau Steel) itu tak 100 persen betul. Melainkan uang ini akan kita gunakan untuk melindungi industri hilir (baja)," kata Silmy, Rabu, 8 Juli 2020.

    Silmy menjelaskan, Krakatau Steel saat ini memproduksi baja sampai cold rolled steel (CRC). Dengan begitu, hasil akhir produksi perusahaan pelat merah ini bakal bisa diolah industri baja hilir yang kemudian menjadi baja ringan, atap, dan lain-lain.

    Oleh karena itu, Silmy mengusulkan dana talangan ini berupa penempatan dana pemerintah pada giro akun special purpose vehicle (SPV). Selanjutnya, Krakatau Steel menjadikan itu sebagai fasilitas dagang (trade facility) yang digunakan untuk membeli bahan baku.

    Dengan demikian, Krakatau Steel bisa memberikan relaksasi pembayaran. "Kemudian kita memberikan kepada pelanggan kita relaksasi pembayaran. Kita berhitung bisa sampai 90 hari kepada mereka agar mereka bisa putar dan order dari yang mereka butuhkan untuk kami bisa supply," kata Silmy.

    Di sisi lain, menurut Silmy, terkait pemesanan produk ke Krakatau Steel, sejumlah konsumen harus mempersiapkan sejumlah letter of credit (L/C). Tapi bila L/C diterapkan secara ketat, maka dikhawatirkan maka konsumen tidak mendapatkan bahan baku. 

    "Mereka tidak mendapatkan bahan baku yang cukup sehingga dikhawatirkan impor yang akan masuk. Berikutnya, yang kita khawatirkan jika industri hilir itu mati, itu juga kita lihat ada banyak UMKM juga, itu nantinya hulunya ikut mati," kata Silmy.  

    Lebih lanjut Silmy berharap dengan adanya relaksasi pembayaran ke konsumen maka akan membantu untuk memulihkan industri pengguna. Penggunaan dana talangan ini bisa memberikan relaksasi pembayaran kepada konsumen sehingga terjadi peningkatan penjualan perseroan sekitar 6-7 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.