Indef: Jokowi Layak Ganti Airlangga dan Evaluasi Sri Mulyani

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat ini digelar setelah diunggahnya video saat Presiden memperingatkan kabinetnya terkait penanganan Covid-19. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat ini digelar setelah diunggahnya video saat Presiden memperingatkan kabinetnya terkait penanganan Covid-19. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bima Yudhistira, menilai Presiden Joko Widodo alias Jokowi layak mengganti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menganggap Airlangga tak cukup mumpuni dalam menangani dampak Covid-19 dari sektor perekonomian.

    "Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dianggap gagal mempercepat realisasi stimulus di bidang dunia usaha dan UMKM. Ini sudah under-performance," ujar Bima dalam pesan pendek kepada Tempo, Selasa, 30 Juni 2020. Reshuffle atau penggantian menteri itu dinilainya perlu agar kinerja perekonomian di tengah pandemi membaik.

    Bima mengatakan, kementerian di bawah naungan Airlangga Hartarto itu baru mengeksekusi stimulus dunia usaha sebesar 6,8 persen dan UMKM sebesar 1 persen. Kinerja menteri yang bertanggung jawab terhadap realisasi pemberian insentif itu pun menjadi sorotan.

    Menurut Bima, sebaiknya Jokowi memilih Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang berlatar belakang profesional dan bukan politikus. Adapun Airlangga merupakan politikus dari Partai Golkar. "Saat ini kerja Menko masih standar dan belum mampu membuat birokrasi kementerian teknis di bawahnya kerja ekstra. Perlu sosok yang tegas agar eksekusi stimulus dipercepat," ucapnya.

    Di samping itu, Bima menyarankan agar Jokowi segera mengevaluasi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Pada masa pandemi ini, ia memandang Ida gagal mengatasi lonjakan PHK. Bahkan, tutur dia, adanya penempatan pengelola stimulus Kartu Prakerja, yakni PMO, pun menunjukkan bahwa kinerja Menteri Ketenagakerjaan ini sangat minor. "Untuk urusan teknis saja seperti tidak punya power," katanya. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.