Manajemen Krisis, Jokowi ke Pemda: Gas dan Rem Betul-betul Diatur

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meninjau layanan kependudukan di Pasar Pelayanan Publik Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis 25 Juni 2020. Kunjungan kerja kepresidenan di masa adaptasi kebiasaan baru itu untuk meninjau kesiapan pelayanan publik dan sektor pariwisata. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

    Presiden Joko Widodo meninjau layanan kependudukan di Pasar Pelayanan Publik Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis 25 Juni 2020. Kunjungan kerja kepresidenan di masa adaptasi kebiasaan baru itu untuk meninjau kesiapan pelayanan publik dan sektor pariwisata. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

    TEMPO.CO, Semarang - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para kepala daerah lebih sigap dalam menjaga keseimbangan dalam mengurus sektor kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Hal tersebut diakui tak mudah dan tiap negara kesulitan mengelolanya.

    "Urusan kesehatan dan ekonomi harus bisa berjalan beriringan. Saya harap, bapak ibu dan saudara sekalian, gas dan remnya betul-betul diatur," ujar Jokowi di gedung Gradhika Bhakti Praja yang menjadi posko penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Jawa Tengah, Semarang, Selasa, 30 Juni 2020. 

    Pasalnya, kata Jokowi, krisis yang tengah dihadapi tidak hanya terkait krisis kesehatan. “Saya titip yang kita hadapi ini adalah bukan hanya urusan krisis kesehatan, tapi juga masalah ekonomi, krisis ekonomi."

    Jokowi mengingatkan bahwa relaksasi pembatasan mobilitas masyarakat memang perlu dilakukan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun ini jauh di bawah normal atau 2,97 persen. “Pertumbuhan ekonomi kita ini yang harus hati-hati mengelola, memanajemen krisis agar urusan kesehatan dan ekonomi bisa berjalan beriringan,” ucapnya.

    Lebih jauh Jokowi menyebutkan perkiraan perekonomian global yang akan terkoreksi negatif 6 persen hingga 7,6 persen. Artinya, dunia sudah masuk dalam masa resesi. “Saya sampaikan tahun ini Singapura diprediksi -6,8 (persen), Malaysia -8 (persen), Amerika -9,7 (persen), Inggris -15,4 (persen), Jerman -11,2 (persen), Prancis -17,2 (persen), Jepang -8,3 (persen),” tuturnya.

    Hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat. Setiap kebijakan harus berdasarkan data sains. Implementasi tatanan baru atau new normal pada suatu wilayah harus berdasarkan fakta lapangan dan pendapat para pakar.

    Jokowi menegaskan upaya pemulihan ekonomi melalui kebijakan new normal tidak boleh sampai mengorbankan kesehatan masyarakat hingga menyebabkan gelombang kedua Covid-19. "Jangan sampai melonggarkan (PSBB) tanpa kendali rem. Ekonomi bagus, tapi kasus Covid-19 naik. Bukan itu yang kita inginkan," katanya.

    Suatu daerah, menurut Jokowi  harus melalui tahapan prakondisi, timing (menentukan waktu yang tepat), hingga menentukan prioritas sektor mana yang akan dibuka."Tidak langsung semua sektor dibuka semuanya. Tak usah tergesa-gesa karena yang kita hadapi urusan ekonomi dan kesehatan sekaligus."

    Adapun Jawa Tengah menjadi lokasi kunjungan kerja kedua Presiden di tengah masa pandemi Covid-19. Sebelumnya Presiden dan rombongan mengunjungi Jawa Timur untuk memantau pengendalian penyebaran virus Corona dan persiapan daerah pariwisata menuju new normal.

    Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19, laju penambahan kasus positif baru di Jawa Tengah cukup kencang dalam satu pekan terakhir. Per 29 Juni 2020, provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melaporkan 198 orang baru terinfeksi virus Covid-19 dalam satu hari. Dengan demikian total pasien terkonfirmasi positif, secara akumulasi, sebanyak 3.680 orang.

    BISNIS | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.