Tak hanya itu, Bima mengatakan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan juga layak dirotasi.
Selanjutnya, dia turut menyentil Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan meminta Jokowi mengevaluasinya. Sebab, Sri Mulyani dianggap belum mampu menjaga pembiayaan utang secara lebih bijaksana.
"Rasio utang terus naik. Di saat yang sama, beban pembayaran bunga utang menggerus belanja," ucapnya.
Bima mengatakan, semestinya Sri Mulyani mencari sumber alternatif seperti pembubaran lembaga atau kementerian yang tidak produktif ketimbang menerbitkan utang-utang baru. Lebih lanjut, ia mengakui, dalam membentuk tim ekonomi di awal pemerintahannya, Jokowi memang tak mengantisipasi adanya krisis.
Sebelumnya, seperti diberitakan, Presiden Jokowi memberi peringatan keras kepada jajaran menteri kabinetnya terkait penanganan Covid-19. Ia bahkan berujar tak segan mengambil langkah luar biasa, termasuk membubarkan lembaga atau merombak kabinet.
Teguran Jokowi terekam dalam video rapat paripurna kabinet yang diambil pada 18 Juni lalu dan diunggah di YouTube resmi kenegaraan pada 28 Juni. "Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara, bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," kata Jokowi seperti yang ditayangkan melalui video itu.