Jokowi: Jika Serapan Anggaran Masih Rendah, Saya Tegur Menterinya

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo. Youtube

    Presiden Joko Widodo. Youtube

    TEMPO.CO, Semarang - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyinggung soal serapan anggaran kementerian/lembaga yang masih rendah terkait penanganan Covid-19.

    "Saya sudah perintahkan K/L agar segera mengeluarkan anggaran belanja. Saya pantau tiap hari. Kalau masih rendah, saya telpon langsung, saya tegur menterinya atau kepala lembaganya," ujar Jokowi saat menyampaikan pengarahan melalui telekonferensi dari Semarang, Selasa, 30 Juni 2020.

    Jokowi juga mengingatkan kepala-kepala daerah agar anggaran belanja khusus di bidang kesehatan, safety net dan stimulus ekonomi segera dikeluarkan. "Karena ini menyangkut peradaran uang di masyarakat. Tiga hal ini segera keluarkan dari APBD kita agar peredaran uang di masyarakat semakin besar," ujar Jokowi.

    Dalam sidang kabinet pada 18 Juni 2020 lalu, Jokowi geram karena rendahnya serapan anggaran K/L untuk penanganan Covid-19. Terutama, anggaran di bidang kesehatan yang sudah disiapkan sebesar Rp75 triliun, tapi pencairannya masih di bawah 2 persen.

    "Bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi," ujar Jokowi dalam video yang dipublikasikan di akun Youtube Sekretariat Presiden pada Ahad petang, 28 Juni 2020.

    Lebih jauh Jokowi mengatakan bahwa APBD dan APBN menjadi kunci utama untuk memicu pergerakan roda ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kepala daerah dan juga seluruh kementerian dan lembaga diminta segera membelanjakan modal dan belanja barangnya. "Karena ini menyangkut nanti peredaran uang yang ada di masyarakat."

    Jokowi menuturkan ada tiga hal utama yang menjadi fokus angggaran pemerintah yakni  kesehatan, bantuan sosial, dan stimulus ekonomi. Seluruhnya harus secepat mungkin terserap oleh masyarakat untuk menekan dampak pandemi terhadap sosial ekonomi.

    Terlebih saat ini dunia, termasuk Indonesia, tengah berada pada krisis ekonomi dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal dua terkoreksi negatif, setelah kuartal sebelumnya masih tumbuh 2,97 persen.

    Kinerja ekonomi yang terdampak pandemi tersebut tidak hanya dialami oleh Indonesia. Berdasarkan data yang diterima Presiden dari Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), pertumbuhan ekonomi berbagai negara di dunia pun akan turun.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.