TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan perikanan budidaya di Indonesia masih belum tergarap optimal, baik dari sisi pengelolaan maupun hasilnya. Khususnya lahan-lahan budidaya yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat.
"Beberapa hari lalu saya baru melakukan kunjungan kerja di Pulau Sulawesi. Di sana, satu keluarga bisa memiliki empat sampai lima haktare tambak udang, namun hasilnya hanya 1 sampai 2 ton saja per tahun," kata Edhy dalam keterangan tertulis, Rabu, 17 Juni 2020
Sedangkan, kata dia, tambak yang dikelola secara modern dengan sistem intensifikasi, per haktarenya bisa menghasilkan 5 sampai 6 ton. Hal itu dia sampaikan kepada tim UN Industrial Development Organisation (UNIDO), dalam pertemuan virtual.
Berkaca dari kondisi tersebut, Edhy ingin tambak-tambak di Indonesia dikelola secara modern dengan lahan yang tak begitu luas namun hasil produksinya lebih banyak. Ia pun berharap UNIDO memberi dukungan kepada KKP dalam menerapkan konsep budidaya modern tersebut.
Menurutnya, penggunaan lahan yang lebih sedikit namun hasil panennya lebih banyak, akan mendorong keberlanjutan. Sisa lahan dapat dipakai untuk menanam mangrove dan pohon vegetasi pantai sehingga kondisi alam tetap terjaga. Sejalan dengan itu, masyarakat dapat menggunakan area mangrove untuk berbudidaya udang lokal dan kepiting sehingga aspek ekonomi tetap didapat.
"Produktivitasnya dapat, keberlanjutannya juga dapat," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Edhy juga mengutarakan optimismenya bahwa sektor kelautan dan perikanan Indonesia mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19. Semua sektor di bawah kementeriannya terus berproduksi, baik perikanan tangkap maupun budidaya.
"Ini adalah waktu yang sulit bagi semua negara di dunia, karena itu kami berjuang mengatasinya. Saya percaya dengan kerja sama yang baik, kita bisa mengatasi hambatan dan terus bereksplorasi," kata dia.
Menurutnya, kolaborasi dengan lembaga internasional dan komunitas investasi juga penting untuk memastikan keberlanjutan sektor ini. Kerja sama antara KKP dan UNIDO sudah terjalin sejak 2014 melalui program hibah luar negeri Sustainable Market Access through Responsible Trading of Fish in Indonesia (SMART-Fish Indonesia). Program hibah dari UNIDO dan Pemerintah Swiss tersebut akan berlangsung hingga 2022. Dibawah program hibah dimaksud, KKP dan UNIDO juga menggelar pelatihan yang bertujuan meningkatkan kualitas produk perikanan Indonesia.
HENDARTYO HANGGI