TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan pemerintah memiliki utang kepada BUMN sebesar Rp 108 triliun. Menurut dia, jumlah tersebut merupakan utang yang sudah terjadi sejak 2017.
"Dari total rincian dana pemerintah sebesar Rp 143,6 triliun kepada BUMN, 75 persen atau Rp 108 triliun adalah pencairan utang pemerintah yang memang kita ketahui itu sejak 2017," kata Erick dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 9 Juni 2020.
Menurutnya, jumlah utang pemerintah itu, terbagi untuk PLN Rp 48,6 triliun, lalu BUMN Karya ada Rp 12,16 triliun, KAI Rp 300 miliar, KAEF (Kimia Farma) Rp 1 triliun, Bulog Rp 560 miliar, Pertamina Rp 40 triliun, dan Pupuk Indonesia Rp 6 triliun.
Erick menuturkan utang pemerintah kepada PLN, Pertamina dan pupuk merupakan subsidi jatuh tempo yang masih belum terbayarkan. Sedangkan untuk BUMN karya, utangnya LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) atas pembebasan lahan yang jalan tol yang sudah jadi.
"Ini jalan tol sudah jadi, sudah jalan, sudah dipakai, tapi LMANnya belum cair. Ini utang-utang yang sudah tahunan," ujar dia.
Erick berharap utang pemerintah kepada BUMN perlu dibayarkan segera. Hal itu mengingat ada BUMN yang berjibaku menyediakan obat dan alat kesehatan untuk penanganan penyebaran virus Corona atau Covid-19.
"Kimia Farma ini terkait BPJS. tentu saat ini Kimia Farma banyak memproduksi obat Covid-19 sehingga cashflow-nya kalau tidak dibayarkan akan sangat berat apalagi ada penugasan baru untuk supaya obat ini tetap diproduksi," kata dia.
HENDARTYO HANGGI
