Johnny: Tak Mungkin Kominfo Lakukan Pemblokiran Internet Papua

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam perayaan Natal 2019 di kediamannya di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta, Rabu, 25 Desember 2019. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny Gerard Plate meyakini pemerintah tidak mengambil keputusan dan kebijakan yang melanggar hukum terkait pemblokiran internet di Papua pada Agustus 2019.

Johnny menjelaskan bahwa dia tidak menemukan informasi ada rapat-rapat di Kementerian Kominfo soal pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Pemerintah Tak Lakukan Pemblokiran Internet Papua

"Secara teknis tidak mungkin Kominfo melakukan pemutusan akses internet atau pelambatan internet yang tata kelolanya berada pada manajemen operator seluler," kata Johnny kepada Tempo pada Kamis malam, 4 Juni 2020.

Meski begitu, kata Johnny Plate, Kementerian Kominfo belum menemukan dokumen yang menyebutkan bahwa operator seluler membuat kebijakan pelambatan internet di Papua dan Papua Barat saat itu.

Johnny pun menegaskan belum ditemukan dokumen tentang keputusan pemerintah pusat, baik di kabinet maupun Kementerian Kominfo, untuk melakukan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

"Bisa saja terjadi adanya perusakan terhadap infrastruktur telekomunikasi oleh kelompok yang tidak jelas dan itu berdampak pada gangguan internet di wilayah tersebut."

Menurut Johnny, pada saat kerusuhan di Papua dan Papua Barat terjadi perusakan terhadap properti pemerintah dan infrastruktur publik, termasuk listrik dan telekomunikasi.

Dia mengatakan perbaikan terhadap kerusakan jaringan tadi tidak bisa dilakukan dengan cepat. Perusakan itu bisa saja berdampak pada pelayanan internet yang lebih lambat.

"Siapa yang melakukannya itu yang perlu diselidiki," kata Johnny Plate.

Ketika kerusuhan di Papua dan Papua Barat terjadi Menkominfo dijabat Rudiantara. Sedangkan Johnny menjabat sejak Oktober 2019.

Sebelumnya, Majelis Hakim PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) menyatakan Tergugat I (Menkominfo) dan Tergugat II (Presiden) melanggar hukum dalam kebijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Pemerintah melakukan pemblokiran internet ketika itu menyusul kerusuhan di kedua provinsi tersebut. Gugatan diajukan oleh AJI dan SAFEnet.

Menkominfo Johnny menyatakan menghargai putusan PTUN tapi juga mencadangkan hak hukum sebagai tergugat.

Pemerintah pun akan berbicara dengan Jaksa Pengacara Negara (Jaksa Agung) untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Hingga saat ini, kata politikus Partai NasDem tersebut, dia belum mendapatkan petikan putusan PTUN yang menyatakan pemerintah telah melanggar hukum.

"Menurut informasi (putusan) tidak sepenuhnya sesuai dengan petitum tuntutan penggugat."






Ekonomi Papua Tahun 2022 Tumbuh 8,97 Persen, BPS: Didorong Sektor Transportasi dan Ekspor

1 jam lalu

Ekonomi Papua Tahun 2022 Tumbuh 8,97 Persen, BPS: Didorong Sektor Transportasi dan Ekspor

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyebutkan ekonomi daerah tumbuh 8,97 persen di 2022.


OPM Sandera Pilot Susi Air: Ingatkan Presiden Jokowi Agar Tidak Main-main

7 jam lalu

OPM Sandera Pilot Susi Air: Ingatkan Presiden Jokowi Agar Tidak Main-main

Jubir OPM Sebby Sambom memperingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak bermain-main dengan kelompoknya yang menyandera pilot pesawat Susi Air


Jaksa Agung Buka Peluang Periksa Johnny Plate di Kasus BTS Bakti: Tunggu Waktunya

12 jam lalu

Jaksa Agung Buka Peluang Periksa Johnny Plate di Kasus BTS Bakti: Tunggu Waktunya

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membuka peluang untuk memeriksa Menkominfo Johnny Gerard Plate di kasus dugaan korupsi BTS Bakti


TPNPB-OPM Sandera Pilot dan Penumpang Pesawat Susi Air, Ini Tuntutan ke Pemerintah RI

16 jam lalu

TPNPB-OPM Sandera Pilot dan Penumpang Pesawat Susi Air, Ini Tuntutan ke Pemerintah RI

TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah RI setelah menyandera seorang pilot dan lima penumpang pesawat Susi Air.


TPNPB Pimpinan Egianus Kogoya Akui Bakar Pesawat Susi Air di Nduga dan Sandera Pilot

16 jam lalu

TPNPB Pimpinan Egianus Kogoya Akui Bakar Pesawat Susi Air di Nduga dan Sandera Pilot

TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya mengakui telah membakar pesawat Susi Air yang mendarat di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan


Kejaksaan Agung Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Korupsi BTS Kominfo

17 jam lalu

Kejaksaan Agung Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Korupsi BTS Kominfo

Kejaksaan Agung menetapkan satu orang lagi sebagai tersangka kasus korupsi BTS Kominfo. Tersangka berinisial IH.


Komisaris PT Solitech Media Sinergy Tersangka Baru Kasus Korupsi BTS Kominfo

18 jam lalu

Komisaris PT Solitech Media Sinergy Tersangka Baru Kasus Korupsi BTS Kominfo

Kejaksaan Agung menetapkan Komisaris PT Solitech Media Sinergy sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan BTS Kominfo.


Kasus Korupsi BTS Kominfo, Bos Huawei hingga Eselon I Kemenkeu Diperiksa Kejagung

1 hari lalu

Kasus Korupsi BTS Kominfo, Bos Huawei hingga Eselon I Kemenkeu Diperiksa Kejagung

Kejaksaan Agung memeriksa 6 orang saksi di kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G Kominfo


Kejagung Kembali Periksa Enam Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi BTS BAKTI

1 hari lalu

Kejagung Kembali Periksa Enam Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi BTS BAKTI

Kejaksaan Agung kembali periksa enam orang saksi dalam perkara dugaan korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo


BPBD Sebut Air Laut di Pintu Air Pasar Ikan Naik & Daftar 19 Lokasi Berpotensi Banjir Rob

3 hari lalu

BPBD Sebut Air Laut di Pintu Air Pasar Ikan Naik & Daftar 19 Lokasi Berpotensi Banjir Rob

Kenaikan air laut ini berpotensi menimbulkan terjadinya banjir rob.