Kritik Pengelolaan Fiskal, Faisal Basri: Negara Ugal-ugalan

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menjadi narasumber diskusi yang membahas kebijakan  pengelolaan BBM di Jakarta, 27 Desember 2014. Diskusi tersebut menyoroti rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk menghapus BBM jenis Premium (RON 88) ke BBM RON 92 atau setara dengan pertamax agar APBN-P tidak selalu berubah tiap tahunnya. ANTARA/Andika Wahyu

    Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menjadi narasumber diskusi yang membahas kebijakan pengelolaan BBM di Jakarta, 27 Desember 2014. Diskusi tersebut menyoroti rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk menghapus BBM jenis Premium (RON 88) ke BBM RON 92 atau setara dengan pertamax agar APBN-P tidak selalu berubah tiap tahunnya. ANTARA/Andika Wahyu

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai negara telah bersikap ugal-ugalan dalam mengelola sistem keuangan. Salah satunya, kata dia, tercermin dari pendapatan pajak yang terus menunjukkan penurunan.

    "Pemerintah gagal mencari pendapatan dari pajak. Negara ini ugal-ugalan. Kalau krisis, lalu utang, tidak seperti negara lain yang punya tabungan," tutur Faisal Basri dalam diskusi yang digelar secara virtual bersama Kahmi Preneur, Senin, 1 Juni 2020.

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan pajak hingga Desember 2019 sebesar Rp 1.334 triliun. Dengan begitu, penerimaan pajak tahun lalu hanya 84,4 persen dari target yang dipatok sebelumnya, yakni Rp 1.577,6 triliun.

    Faisal menilai kemampuan negara memungut pajak sangat lemah. Persoalan ini terjadi karena pemerintah dianggap tidak tegas dalam menagih pembayaran pajak kepada pengusaha-pengusaha besar.

    Lebih lanjut, Faisal pun prihatin posisi pendapatan pajak yang terus-terusan tidak moncer namun tak pernah dimasalahkan. Di samping itu, buruknya kebijakan fiskal negara, kata dia, tercermin dari sejumlah proyek yang direncanakan secara tiba-tiba, nihil tender, dan tidak tercantum dalam RPJMN.

    Contohnya proyek cetak sawah baru. Rencana itu sebelumnya diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Pembukaan sawah baru seluas 900 ribu hektare ini akan memanfaatkan lahan basah dan gambut di Kalimantan Tengah. Tujuannya ialah untuk mencegah ancaman krisis pangan.

    Faisal Basri juga menyayangkan tidak satu pun pihak di level eksekutif maupun legislatif yang bersuara untuk menolak rencana ini. "Jadi seperti titah raja," ucapnya. Padahal, Faisal berharap DPR akan mengkritisi rencana tersebut. "Kembalikan fungsi budget DPR. Itu yang ditunggu," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    30 Kursi Pejabat BUMN dan Pemerintah Diisi Perwira Polisi

    Sebagian dar 30 perwira polisi menduduki jabatan penting di lembaga pemerintah. Sebagian lainnya duduk di kursi badan usaha milik negara alias BUMN.