Kritik Pengelolaan Fiskal, Faisal Basri: Negara Ugal-ugalan

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menjadi narasumber diskusi yang membahas kebijakan pengelolaan BBM di Jakarta, 27 Desember 2014. Diskusi tersebut menyoroti rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk menghapus BBM jenis Premium (RON 88) ke BBM RON 92 atau setara dengan pertamax agar APBN-P tidak selalu berubah tiap tahunnya. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai negara telah bersikap ugal-ugalan dalam mengelola sistem keuangan. Salah satunya, kata dia, tercermin dari pendapatan pajak yang terus menunjukkan penurunan.

"Pemerintah gagal mencari pendapatan dari pajak. Negara ini ugal-ugalan. Kalau krisis, lalu utang, tidak seperti negara lain yang punya tabungan," tutur Faisal Basri dalam diskusi yang digelar secara virtual bersama Kahmi Preneur, Senin, 1 Juni 2020.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan pajak hingga Desember 2019 sebesar Rp 1.334 triliun. Dengan begitu, penerimaan pajak tahun lalu hanya 84,4 persen dari target yang dipatok sebelumnya, yakni Rp 1.577,6 triliun.

Faisal menilai kemampuan negara memungut pajak sangat lemah. Persoalan ini terjadi karena pemerintah dianggap tidak tegas dalam menagih pembayaran pajak kepada pengusaha-pengusaha besar.

Lebih lanjut, Faisal pun prihatin posisi pendapatan pajak yang terus-terusan tidak moncer namun tak pernah dimasalahkan. Di samping itu, buruknya kebijakan fiskal negara, kata dia, tercermin dari sejumlah proyek yang direncanakan secara tiba-tiba, nihil tender, dan tidak tercantum dalam RPJMN.

Contohnya proyek cetak sawah baru. Rencana itu sebelumnya diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Pembukaan sawah baru seluas 900 ribu hektare ini akan memanfaatkan lahan basah dan gambut di Kalimantan Tengah. Tujuannya ialah untuk mencegah ancaman krisis pangan.

Faisal Basri juga menyayangkan tidak satu pun pihak di level eksekutif maupun legislatif yang bersuara untuk menolak rencana ini. "Jadi seperti titah raja," ucapnya. Padahal, Faisal berharap DPR akan mengkritisi rencana tersebut. "Kembalikan fungsi budget DPR. Itu yang ditunggu," tuturnya.






Rupiah Terus di Level Rp 15.000-an per Dolar AS, BI: Utang Luar Negeri Tak Seperti 1998

22 menit lalu

Rupiah Terus di Level Rp 15.000-an per Dolar AS, BI: Utang Luar Negeri Tak Seperti 1998

Bank Indonesia (BI) memastikan, kondisi utang luar negeri (ULN) Indonesia saat ini masih sangat aman, meskipun kurs rupiah terus bertengger di level atas Rp 15.200 per dolar AS.


Ratusan Pelajar dan Mahasiswa di Bogor Kena Tipu Toko Online, Pinjam ke Pinjol untuk Naikkan Rating

6 jam lalu

Ratusan Pelajar dan Mahasiswa di Bogor Kena Tipu Toko Online, Pinjam ke Pinjol untuk Naikkan Rating

Pemilik toko online mengiming-imingi korban akan mendapat komisi 10 persen dari transaksi. Kini anak-anak itu dikejar penagih utang.


Tak Terbitkan Euro Bond Tahun Ini, Kemenkeu: Saat Ini Sedang Tidak Bagus

13 jam lalu

Tak Terbitkan Euro Bond Tahun Ini, Kemenkeu: Saat Ini Sedang Tidak Bagus

Pemerintah tak akan menerbitkan surat utang (obligasi) dalam denominasi euro atau Euro Bond pada tahun ini.


BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

18 jam lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Tips Keuangan Agar Tetap Tegar Menghadapi Efek Domino dari Kenaikan BBM

20 jam lalu

Tips Keuangan Agar Tetap Tegar Menghadapi Efek Domino dari Kenaikan BBM

Pada bulan awal September kemarin, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM.


Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

21 jam lalu

Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

Jokowi resmi mengesahkan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) alias Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional.


Jokowi Cerita Rukunnya Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo Kelola Ekonomi Indonesia

22 jam lalu

Jokowi Cerita Rukunnya Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo Kelola Ekonomi Indonesia

Jokowi mengatakan pemerintah tetap waspada di tengah lonjakan inflasi yang menjadi momok banyak negara.


Jokowi Pimpin HUT TNI 5 Oktober: Kendaraan Tempur Tampil di Bundaran HI

22 jam lalu

Jokowi Pimpin HUT TNI 5 Oktober: Kendaraan Tempur Tampil di Bundaran HI

Presiden Jokowi akan memimpin upacara HUT ke-77 TNI pada 5 Oktober 2022 di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Ada fly pass pesawat tempur TNI AU.


Jokowi Bertemu KAHMI di Bogor, Janji ke Palu Akhir November

23 jam lalu

Jokowi Bertemu KAHMI di Bogor, Janji ke Palu Akhir November

Jokowi juga memberikan sejumlah arahan soal peran KAHMI ke depan untuk turut berkontribusi dalam pembangunan nasional.


Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

23 jam lalu

Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

Jokowi menugaskan Basuki untuk merampungkan 21 proyek.