Faisal Basri: Stimulus Jumbo BUMN untuk Tutupi Borok Pemerintah

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengkritik besarnya stimulus yang dialokasikan pemerintah dalam APBN untuk perusahaan BUMN di tengah pandemi virus corona. Musababnya, anggaran itu lebih besar ketimbang bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor yang paling terdampak, yakni UMKM.

Faisal pun mensinyalir ada agenda politik di balik penggelontoran stimulus jumbo kepada perusahaan pelat merah ini. "Ini menutupi borok-borok pemerintah lewat BUMN. Karena kalau BUMN gagal bayar, (pemerintah) hancur lebur," tutur dia dalam diskusi yang digelar secara virtual bersama Kahmi Preneur, Senin, 1 Juni 2020.

Berdasarkan data yang dihimpun Faisal Basri, saat ini pemerintah berencana mengucurkan anggaran sebesar Rp 152,15 triliun untuk BUMN. Sebanyak Rp 25,27 triliun digelontorkan untuk lima perusahaan pelat merah dalam bentuk dana penyertaan modal pemerintah (PMN). Di antaranya PLN, Hutama Karya, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Permodalan Nasional Madani, dan Pengembangan Pariwisata Indonesia. 

Sedangkan Rp 94 triliun lainnya diberikan sebagai bentuk pembayaran kompensasi untuk Pertamina, PLN, dan Bulog. Selanjutnya, dana talangan investasi senilai Rp 32 triliun diberikan kepada Bulog, Garuda Indonesia, PTPN, PT Kereta Api Indonesia, Krakatau Steel, dan Perum Perumnas dengan besaran yang bervariasi. 

Faisal menengarai, dana talangan investasi ini nantinya akan dipakai untuk membayar utang-utang perseroan yang hampir jatuh tempo. Misalnya Garuda Indonesia yang tenggat pembayaran utangnya senilai US$ 500 juta jatuh pada Juni ini. Belum lagi proyek-proyek Hutama Karya yang menurut Faisal sarat kepentingan di balik layar.

"Ini konsekuensi buruknya praktik fiskal yang harus dicermati. Jadi, APBN ini hanya digunakan untuk menopang proyek strategis nasional yang di belakangnya adalah kelompok kepentingan. Kalau proyek enggak jalan, mereka enggak dapat tip," tuturnya.

Padahal, menurut Faisal, tidak semua anggaran yang digelontorkan untuk BUMN itu berkaitan dengan pencegahan Covid-19. Faisal pun meminta pemerintah lebih memfokuskan perhatiannya untuk sektor yang paling terimbas. Selain UMKM, ia menyebut sektor pertanian untuk subsektor tanaman pangan tengah mengalami pukulan lantaran pertumbuhannya minus 10,31 persen.






Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

21 menit lalu

Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

Pendukung Anies Baswedan meminta Presiden Jokowi menggunakan APBN untuk lebih fokus untuk membantu masyarakat menghadapi resesi ekonomi.


Kaesang Pangarep Cerita Bertemu Lo Kheng Hong, Siapakah Pak Lo Ini?

2 jam lalu

Kaesang Pangarep Cerita Bertemu Lo Kheng Hong, Siapakah Pak Lo Ini?

Kaesang Pangarep menceritakan pernah bertemu Lo Kheng Hong pada 2019. Siapakah sosok yang akrab disapa Pak Lo ini?


Ratusan Pelajar dan Mahasiswa di Bogor Kena Tipu Toko Online, Pinjam ke Pinjol untuk Naikkan Rating

6 jam lalu

Ratusan Pelajar dan Mahasiswa di Bogor Kena Tipu Toko Online, Pinjam ke Pinjol untuk Naikkan Rating

Pemilik toko online mengiming-imingi korban akan mendapat komisi 10 persen dari transaksi. Kini anak-anak itu dikejar penagih utang.


Per Hari Ini, Harga Pertamax Turun Jadi Rp 13.900 per Liter

6 jam lalu

Per Hari Ini, Harga Pertamax Turun Jadi Rp 13.900 per Liter

Harga Pertamax resmi turun menjadi Rp 13.900 per liter untuk wilayah Jakarta, mulai hari ini, Sabtu, 1 Oktober 2022.


Tak Terbitkan Euro Bond Tahun Ini, Kemenkeu: Saat Ini Sedang Tidak Bagus

12 jam lalu

Tak Terbitkan Euro Bond Tahun Ini, Kemenkeu: Saat Ini Sedang Tidak Bagus

Pemerintah tak akan menerbitkan surat utang (obligasi) dalam denominasi euro atau Euro Bond pada tahun ini.


Kementerian BUMN: Proses Bank Syariah Indonesia Menjadi BUMN Masih Panjang

21 jam lalu

Kementerian BUMN: Proses Bank Syariah Indonesia Menjadi BUMN Masih Panjang

Arya Sinulingga mengklarifikasi pernyataannya terkait dengan status PT Bank Syariah Indonesia Tbk.


Postur APBN 2023 Dianggap Belum Antisipatif terhadap Dampak Resesi

22 jam lalu

Postur APBN 2023 Dianggap Belum Antisipatif terhadap Dampak Resesi

Pemerintah masih menganggarkan belanja birokrasi yang cukup besar dalam APBN 2023.


Jababeka Klaim Bakal Poles Kawasan Industri di Bekasi Lebih Hijau

23 jam lalu

Jababeka Klaim Bakal Poles Kawasan Industri di Bekasi Lebih Hijau

PT Jababeka Infrastruktur mengklaim akan memoles kawasan industri Jababeka di Cikarang, Bekasi, menjadi lebih hijau.


Pertamina Gelontorkan USD 11 Miliar untuk EBT, Termasuk Pasang Solar Panel di 400 Titik

23 jam lalu

Pertamina Gelontorkan USD 11 Miliar untuk EBT, Termasuk Pasang Solar Panel di 400 Titik

Pertamina menargetkan pembangunan PLTS rampung dalam 1,5 tahun.


Pertamina Beberkan Cara Perusahaan Kejar Target Transisi Energi

1 hari lalu

Pertamina Beberkan Cara Perusahaan Kejar Target Transisi Energi

Pertamina mempercepat program-program yang aspek keberlanjutan.