Kementan Jawab Kritik Faisal Basri Soal Impor Sayur dari Cina

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pedagang menunjukkan sekarung bawang putih yang diimpor dari Cina di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020. Kenaikan ini sebagai imbas langkanya bawang putih karena pemerintah sempat menyetop impor komoditas dari Cina. Tempo/Tony Hartawan

    Pedagang menunjukkan sekarung bawang putih yang diimpor dari Cina di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020. Kenaikan ini sebagai imbas langkanya bawang putih karena pemerintah sempat menyetop impor komoditas dari Cina. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian menjawab kritik soal tingginya impor sayur ke Tanah Air pada 2019. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto mengatakan impor tersebut dilakukan pada komoditas yang produksinya masih kurang di dalam negeri.

    "Kalau ada pengamat yang cerita impor sayuran kita meningkat di tahun 2019, dari data BPS bisa di kroscek, impor tersebut adalah terbesar bawang putih dan kentang industri. Komoditas ini masuk dalam kelompok aneka sayuran. Kita masih butuh pasokan besar memang," ujar Prihasto dalam keterangan tertulis, Senin, 25 Mei 2020.

    Bawang putih, kata dia, volumenya mencapai 38,62 persen dari total nilai impor seluruh jenis sayuran, disusul kentang olahan industri, bawang bombay dan cabai kering. Ia berujar impor tersebut dibutuhkan lantaran pasokan dalam negeri saat ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat, karena bawang putih tumbuh optimal di daerah sub tropis seperti China.

    Produksi bawang putih nasional meskipun naik dari 49 ribu ton menjadi 88 ribu ton, ujar Prihasto, jumlahnya masih belum dapat memenuhi kebutuhan nasional yang mencapai 580 ribu ton per tahun. "Begitu pula kentang industri, yang berbeda dengan jenis kentang sayur (granola). Jenis Granola kita malah sudah bisa ekspor. Jadi impor sayuran hanya pada komoditas sayur yang produksi kita masih rendah," kata dia.

    Sebelumnya, Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan adanya krisis akibat Covid-19 menunjukkan kurangnya ketahanan pangan di Tanah Air. Karena secara umum, menurut dia, impor pangan Indonesia selama ini tergolong tinggi.

    Salah satu komoditas pangan yang banyak diimpor adalah sayuran. "Impor sayur, saya kaget. Impor sayur itu sudah mencapai US$ 770 juta setahun pada 2019," ujar Faisal menyitir data dari Badan Pusat Statistik dalam diskusi daring, Jumat, 22 Mei 2020.

    Apabila dikonversi ke rupiah, nilai impor sayur itu mencapai sekitar Rp 11,55 triliun dengan asumsi nilai tukar Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat. Faisal mengatakan impor sayuran tersebut paling banyak didatangkan dari Cina dan trennya terus menanjak.

    Selain sayuran, Indonesia juga tercatat sebagai importir buah-buahan. Berdasarkan data 2019, dalam setahun Indonesia bisa mendatangkan buah dengan total US$ 1,5 miliar atau senilai Rp 22,5 triliun. "Raja impor buah juga Indonesia, ini grafiknya naik seperti roket," kata Faisal.

    Ihwal persoalan tersebut, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri menegaskan kondisi neraca perdagangan pertanian saat ini masih positif bila berbasis data BPS. “Perdagangan internasional, adalah hal yg wajar, karena tiap negara punya keunggulan komparatif dan kondisi agroekologi wilayah dan iklim yang spesifik," kata Kuntoro. “Yang harus kita jaga adalah, neraca dagannya menguntungkan bagi kita."

    Neraca perdagangan komoditas pertanian dengan Cina tahun 2019, kata dia, bila melihat nilainya, Indonesia melakukan ekspor senilai US$ 3,89 Miliar dan impor senilai US$ 2,02 Miliar. Sehingga, pada tahun 2019, Indonesia surplus senilai 1,87 Miliar USD dari Cina. Sementara, di periode Januari-Maret 2020, Kuntoro mengatkan Indonesia sudah surplus US$ 164 juta dari Cina untuk komoditas pertanian.

    "Untuk volumenya, tahun 2019 sebesar 5.762.987 ton, naik 49,86 persen dibanding 2018, khusus sektor hortikultura pun neracanya tumbuh positif hingga 8,25 persen," kata Kuntoro. "Ini adalah dampak positif penguatan produksi dalam negeri dan membuka akses pasar ekspor yang dilakukan pemerintah."

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Silang Pendapat tentang RUU PKS

    Fraksi-fraksi di DPR berbeda pendapat dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Dianggap rumit.