MTI Minta Pemerintah Cegah Arus Balik Usai Lebaran

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kendaraan pemudik arah Jakarta melintas di jalur Pantura, Tegal, Jawa Tengah, Senin, 10 Juni 2019. Pada H+5 Lebaran 2019, arus balik yang didominasi sepeda motor dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta di jalur Pantura masih terpantau ramai lancar. ANTARA/Oky Lukmansyah

    Kendaraan pemudik arah Jakarta melintas di jalur Pantura, Tegal, Jawa Tengah, Senin, 10 Juni 2019. Pada H+5 Lebaran 2019, arus balik yang didominasi sepeda motor dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta di jalur Pantura masih terpantau ramai lancar. ANTARA/Oky Lukmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah pusat dan daerah satu suara melarang arus balik bagi masyarakat yang sudah terlanjur mudik usai merayakan lebaran.

    Ketua MTI Jakarta Tori Damantoro mengatakan efektivitas larangan arus balik juga harus belajar dari larangan mudik yang dilakukan sebelumnya karena dilakukan tanpa sanksi yang regas.

    Tori menjelaskan dari sisi ekonomi dan sosial banyaknya masyarakat kembali ke daerah adalah sebagai upaya bertahan hidup karena kegiatan informal di perkotaan turun drastis. Terlebih, 70 persen dari angkatan kerja Indonesia berada di sektor informal.

    "Pemerintah pusat dan daerah satu bahasa melarang arus balik untuk mencegah mudik yang sudah kejadian. Lalu kontrol mobilisasi lokal. Perkuat kemampuan daerah dalam penanganan kesehatan, serta bansos dipercepat," ujarnya, Senin, 25 Mei 2020.

    Dia berpendapat masyarakat yang sudah kembali ke daerah memiliki ketahanan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan orang miskin perkotaan. Orang yang sudah kembali ke daerah disarankan untuk tetap tinggal di daerahnya dan tidak mengedepankan budaya mudik yang harus kembali ke Jakarta.

    Pemerintah juga harus menyuarakan tidak lagi adanya lapangan pekerjaan yang terbuka di kota besar. Hal itu dikarenakan kegiatan pasar yang dibuka secara terbatas hingga kegiatan informal yang juga dibatasi.

    Tori menuturkan ini harus didukung oleh pemerintah daerah dalam mencegah masyarakatnya untuk kembali ke kota besar. Konsekuensinya pemerintah daerah harus memikirkan jalan keluar bagi masyarakatnya yang tetap di daerah.

    Selanjutnya, kata dia, percepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos sebagai jaring pengaman sosial sudah dianggarkan dengan dana yang besar. Untuk itu harus memiliki pihak yang bertanggung jawab menyajikan data secara real time dan update. Pasalnya saat ini data di kementerian sosial saja berbeda-beda.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    30 Kursi Pejabat BUMN dan Pemerintah Diisi Perwira Polisi

    Sebagian dar 30 perwira polisi menduduki jabatan penting di lembaga pemerintah. Sebagian lainnya duduk di kursi badan usaha milik negara alias BUMN.