Konsumsi BBM di Kalimantan Turun 26 Persen Selama Ramadan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas bersiap melayani warga pada peresmian SPBU Modular di Kecamatan Paloh, Sambas, Kalimantan Barat, 15 Oktober 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Petugas bersiap melayani warga pada peresmian SPBU Modular di Kecamatan Paloh, Sambas, Kalimantan Barat, 15 Oktober 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Balikpapan - PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR ) VI Kalimantan memastikan konsumsi BBM dan LPG di wilayah kerjanya terpenuhi saat Idul Fitri.

    Region Manager Communication & CSR Pertamina Kalimantan, Roberth Dumatubun mengatakan lebaran kali ini kebutuhan BBM diprediksi stabil dan tidak meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 atau virus corona membuat masyarakat mengurangi keluar rumah.

    "Konsumsi bensin seperti Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax turbo untuk wilayah Kalimantan turun sebesar 26 persen dari konsumsi normal bulanan atau sekitar 1.885 KL/hari dari 7.114 KL/hari,” katanya melalui pesan instan, Minggu, 24 Mei 2020.

    Dalam mengawal kelancaran distribusi Pertamina membentuk satuan tugas terhitung mulai 8 April sampai 8 Juni.

    Roberth menjelaskan bahwa Pertamina tetap melakukan stok monitoring hingga 11 hari. Khusus untuk premium ketahanan stok hingga 13 hari.

    “Secara umum, konsumsi diesel seperti Biosolar, Dexlite, dan Pertamina Dex di wilayah Kalimantan turun 17 persen dari konsumsi normal bulanan atau sekitar 482 KL/hari dari 2.786 KL/hari. Saat ini stok solar dapat memenuhi kebutuhan hingga 12 hari,” katanya.

    Roberth menuturkan perseroan memastikan pada saat Idul Fitri maupun Covid-19 ini, telah diinstruksikan untuk mempunyai buffer stock. Dengan begitu, tidak terjadi kekosongan BBM di SPBU.

    “Upaya lain yang dilakukan Pertamina MOR VI adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti aparat, perbankan, dan DLLJAR untuk kelancaran distribusi BBM ke masyarakat terutama di masa-masa pandemi ini,” ucapnya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Silang Pendapat tentang RUU PKS

    Fraksi-fraksi di DPR berbeda pendapat dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Dianggap rumit.