Kemenkeu: 2,5 Juta Keluarga Belum Terima Bantuan Sembako

Warga membawa paket sembako Presiden yang disalurkan Kementerian Sosial di Kelurahan Pakansari, Cibinong , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 Mei 2020. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan paket sembako untuk 70.224 kepala keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Bogor yang tersebar di 7 kecamatan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Warga membawa paket sembako Presiden yang disalurkan Kementerian Sosial di Kelurahan Pakansari, Cibinong , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 Mei 2020. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan paket sembako untuk 70.224 kepala keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Bogor yang tersebar di 7 kecamatan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sembako hingga 15 Mei 2020 belum mencapai target. Saat ini, jumlah penerima bantuan tersebut baru mencapai 17,5 juta keluarga.

"Masih lebih rendah dari target sebesar 20 juta," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual melalui laman BNPB, Jumat, 15 Mei 2020.

Adapun kekurangan jumlah penerima bantuan sembako itu akan dikebut sampai akhir Mei 2020. Askolani menjelaskan, saat ini pemerintah terus memperbarui data masyarakat penerima bantuan agar tepat sasaran.

Dia mengakui, penyaluran program bantuan ini pada tahap awal menghadapi banyak tantangan dan kelemahan. "Misalnya tidak tepat sasaran atau ada duplikasi. Namun kami terus memperbaiki kelemahan. Kolaborasi pusat dan daerah adalah kuncinya," tutur Askolani.

Adapun manfaat pemberian bantuan sembako sebagai bantuan reguler, selain untuk jaring pengamanan sosial, juga memiliki tujuan lain. Salah satunya, kata Askolani, adalah membatasi kegiatan masyarakat supaya tidak keluar dari rumah di masa pandemi.

Pemerintah sebelumnya telah meningkatkan jumlah penerima bantuan sembako dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Nilai bantuan ini pun bertambah, dari sebelumnya Rp 150 ribu per bulan menjadi Rp 200 ribu per bulan.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA








Benny K Harman Bakal Cecar Mahfud Md Seputar Motif Pernyataan Transaksi Janggal di Kemenkeu

3 jam lalu

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Benny Kabur Harman. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Benny K Harman Bakal Cecar Mahfud Md Seputar Motif Pernyataan Transaksi Janggal di Kemenkeu

Anggota Komisi Hukum DPR Benny Kabur Harman telah menyiapkan berbagai pertanyaan untuk Mahfud Md dalam rapat dengar pendapat Rabu lusa.


Sri Mulyani Ungkap 805 Aduan Masyarakat Terkait Tata Kelola Kemenkeu pada 2022

3 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Menkopolhukam Mahfud MD dalam konferensi pers terkait transaksi mencurigakan Rp 300 T di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta pada Senin, 20 Maret 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Sri Mulyani Ungkap 805 Aduan Masyarakat Terkait Tata Kelola Kemenkeu pada 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada 805 aduan masyarakat terkait tata kelola Kemenkeu pada 2022.


Zulhas Alihkan Anggaran Buka Puasa Bersama Jadi Bantuan Sembako

2 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
Zulhas Alihkan Anggaran Buka Puasa Bersama Jadi Bantuan Sembako

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya bakal mengalihkan anggaran buka puasa bersama menjadi bantuan sembako untuk masyarakat.


Pemerintah Serap Dana Rp 11 Triliun dari Lelang SBSN

3 hari lalu

Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Pemerintah Serap Dana Rp 11 Triliun dari Lelang SBSN

Pemerintah menyerap dana Rp 11 triliun dari lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada 21 Maret 2023.


Mahfud Md dan PPATK Bocorkan Kasus Transaksi Mencurigakan ke Publik, Anggota DPR Duga Ada Motif Politik

5 hari lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mahfud Md dan PPATK Bocorkan Kasus Transaksi Mencurigakan ke Publik, Anggota DPR Duga Ada Motif Politik

Mahfud Md dan PPATK dituding memiliki motif politik karena membocorkan data kasus transaksi mencurigakan ke publik.


Rapat Soal Transaksi Mencurigakan dengan PPATK, DPR Usul Bentuk Pansus

5 hari lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rapat Soal Transaksi Mencurigakan dengan PPATK, DPR Usul Bentuk Pansus

DPR mengusulkan pembentukan Pansus Transaksi Mencurigakan untuk menindaklanjuti laporan PPATK.


Kepala PPATK Sebut Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun Terkait Ekspor-Impor dan Perpajakan

6 hari lalu

Tangkapan layar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PPATK dengan Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (21/3/2023). ANTARA/Putu Indah Savitri
Kepala PPATK Sebut Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun Terkait Ekspor-Impor dan Perpajakan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan sebagian besar transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun terkait ekspor-impor dan perpajakan.


Bos Pertamina Keluarkan Surat Edaran: Minta Pegawainya Tak Pamer Kekayaan

6 hari lalu

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Rapat tersebut membahas tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat pada tanggal 31 Januari 2023 terkait ketahanan energi nasional serta membahas isu-isu terkini khususnya kebakaran yang terjadi di Depo milik PT Pertamina (Persero) di Plumpang, Jakarta Utara. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bos Pertamina Keluarkan Surat Edaran: Minta Pegawainya Tak Pamer Kekayaan

Bos Pertamina Nicke Widyawati minta pegawainya tidak memamerkan gaya hidup mewah.


Ungkap Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun, Mahfud Md: Lebih Bahaya dari Korupsi

6 hari lalu

Dari kiri: Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Menkopolhukam Mahfud MD, dan Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait transaksi mencurigakan Rp 300 T di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta pada Senin, 20 Maret 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Ungkap Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun, Mahfud Md: Lebih Bahaya dari Korupsi

Mahfud Md menyatakan TPPU lebih sulit diungkap ketimbang korupsi.


Mahfud Md Ungkap Kemungkinan Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun di Kemenkeu Bukan Uang Negara

7 hari lalu

Dari kiri: Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Menkopolhukam Mahfud MD, dan Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait transaksi mencurigakan Rp 300 T di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta pada Senin, 20 Maret 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Mahfud Md Ungkap Kemungkinan Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun di Kemenkeu Bukan Uang Negara

Mahfud Md menyebut transaksi mencurigakan itu juga ada kemungkinan bukan cuma dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan.