TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk mendanai bantuan sosial sembako bagi 1,1 juta warganya. Kabar ihwal ketiadaan anggaran bansos di provinsi yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan ini dia ketahui setelah mendapatkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.
"Yang tadinya cover 1,1 juta warga, mereka tidak ada anggaran dan minta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta. Jadi yang tadinya 1,1 juta DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," kata Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 6 Mei 2020.
Menurut Sri Mulyani, bansos berupa sembako memang membutuhkan beberapa upaya dalam pelaksanaannya agar bisa tersalurkan secara cepat dan tepat. Dia melihat bantuan sembako di Jabodetabek, menimbulkan banyak berita pada pekan pertama pembagian. Saat itu, kata dia, memang baru disalurkan kurang dari 10 persen dari yang dialokasikan. Hal itu terjadi karena persiapan dan logistik yang kurang memadai.
Namun seiring peningkatan dan makin muncul data Kementerian Sosial, implementasi bansos pekan lalu sudah mendekati 80 persen. "Artinya makin merata dan DKI dicover pemerintah (pusat), artinya harus tambahan lagi untuk cover," kata dia.
