TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menilai rencana pemerintah memberi kelonggaran berupa penundaan cicilan kredit kepada UMKM sebagai langkah yang tepat. Kendati demikan, dia mewanti-wanti agar realisasi dari kelonggaran ini dapat dilakukan segera.
"Kebijakan ini menjadi segelintir langkah riil yang diambil pemerintah. Dua bulan terakhir kami tanpa omzet karena permintaan yang lesu," kata Ikhsan kepada Bisnis, Rabu, 24 Maret 2020.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan penundaan cicilan kredit selama 1 tahun bakal diberikan sebagai stimulus bagi usaha yang terdampak wabah COVID-19. Keringanan tersebut berlaku untuk UMKM dengan nilai kredit di bawah Rp 10 miliar. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri telah merilis beleid yang mengatur keringanan kredit ini, yakni melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19.
Selain penangguhan cicilan kredit, pemerintah sejatinya juga memberlakukan keringanan bunga pinjaman.
Kendati demikian, Ikhsan mengatakan banyak pelaku usaha yang enggan mengajukan kredit lantaran tak ada kepastian pasar untuk produk atau jasa yang dihasilkan. Dalam hal ini dia mengatakan, permintaan yang lesu terhadap produk yang diproduksi UMKM memberikan tekanan yang lebih besar bagi pelaku usaha.
"Kami melakukan usaha produksi jika ada permintaan. Sekarang tidak ada sama sekali, bagaimana mau memproduksi," katanya.
Menanggapi situasi tersebut, dia pun berharap pemerintah dapat memberi bantuan lain seperti penundaan penagihan biaya listrik dan juga jaminan pembayaran gaji bagi karyawan.
Dia mengemukakan banyak usaha yang telah merumahkan para pekerjanya tanpa digaji (unpaid leave) sebagai imbas dari lesunya pasar di tengah wabah Corona.
"Omzet kami nol untuk semua subsektor. Yang paling tertekan adalah fesyen, kerajinan tangan, dan kuliner," katanya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengonfirmasi dampak yang dirasakan sektor seiring berkembangnya Covid-19.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, tercatat telah ada 326 UMKM yang terdampak dengan jumlah terbanyak berlokasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah 190 unit usaha.
"UKM yang terdampak dominan di usaha mikro di provinsi Yogyakarta, Banten, dan Jawa Barat dengan sektor olahan makanan dan rumah makan," kata Rully kepada Bisnis, Rabu.
Dia pun menyatakan bahwa Kemenkop dan UKM telah menerima 751 aduan pelaku usaha, sebagian besar menyatakan adanya penurunan penjualan yakni sebanyak 542 UMKM. Sementara aduann lainnya mencakup laporan akses bahan baku yang sulit dan gangguan pada distribusi.
Rully mengemukakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menangkal dampak lebih buruk Covid-19 terhadap iklim usaha UMKM. Kendati demikian, dia belum bisa memberi perincian mengingat hal ini bakal dibahas bersama Presiden RI dalam rapat terbatas yang diagendakan berlangsung pada Kamis (26/3/2020).
"Namun skema nantinya akan mencakup stimulus penguatan usaha kecil dan menengah, stimulus bunga untuk kredit, dan dukungan bahan baku produksi bagi warung dan usaha ultra mikro, mikro dan kecil," kata Rully.
BISNIS
