Luhut Bicara Soal Lockdown: Bisa Saja per Daerah, Besok atau Lusa

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kendaraan melintas di jalur Pantura, Tegal, Jawa Tengah, Ahad, 22 Maret 2020. Penutupan ini dilakukan hingga 14 hari mendatang, seluruh kendaraan dari arah Jawa Tengah maupun arah Jakarta dialihkan ke

    Kendaraan melintas di jalur Pantura, Tegal, Jawa Tengah, Ahad, 22 Maret 2020. Penutupan ini dilakukan hingga 14 hari mendatang, seluruh kendaraan dari arah Jawa Tengah maupun arah Jakarta dialihkan ke "jalingkut" guna pembatasan kendaraan yang akan masuk ke Kota Tegal untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut. ANTARA/Oky Lukmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menerangkan pemerintah Indonesia saat ini masih berkukuh tak mengambil opsi lockdown dalam menanggulangi penyebaran virus corona. Namun demikian, ia memungkinkan opsi karantina dalam lingkup lebih kecil dilakukan oleh daerah.

    "Bisa saja per daerah tiba-tiba besok atau lusa, daerah A karantina, di tingkat desa, kecamatan, kota, sampai provinsi," ujar Luhut dalam video yang ia bagikan di media sosial pribadinya, kemarin, 24 Maret 2020.

    Luhut menjelaskan, saat ini, sistem perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal istilah lockdown. Meski begitu, ia menerangkan pemerintah masih terus mengkaji opsi tersebut sebagai bagian dari penanganan pandemi corona.

    Selanjutnya, Luhut meminta masyarakat tetap tenang dan menaati imbauan pemerintah. Sebab, sejauh ini, dia mengklaim pemerintah sudah semakin rapi merancang konsep penanganan wabah.

    "Bahwa ini masalah, yes. Tapi kita semua harus dukung pemerintah. Jangan salahkan sana-sini karena enggak mungkin pemerintah careless," ujarnya.

    Lockdown adalah istilah untuk mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah maupun negara. Dalam kasus corona, lockdown bertujuannya agar virus tidak menyebar lebih jauh.

    Sejumlah pengamat sebelumnya meminta pemerintah mempertimbangkan lockdown. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance ( Indef), Drajad Wibowo, mengatakan, semestinya seluruh keputusan pemerintah terkait karantina wilayah ini tak menimbang sisi politik dan ekonomi jangka pendek. Menurut dia, lockdown harus didasari keputusan yang dibuat oleh tim medis terkait penyebaran wabah virus corona.

    "Begitu suatu daerah menurut ahli dokter atau ahli medis harus di-lockdown, negara harus ambil tindakan," ujar Drajad.

    Drajad mengatakan tim ahli akan lebih mendalami seberapa parah sebuah daerah telah terpapar virus corona. Dalam titik tertentu, seumpama tim menyatakan sebuah daerah sebaiknya di-lockdown lantaran tingkat penyebaran virusnya sudah tak terbendung, pemerintah harus segera membuat keputusan politik.

    Keputusan ini, menurut dia, penting untuk menyelamatkan ekonomi jangka panjang. Sebab, bila pemerintah terlambat melakukan lockdown, perekonomian justru akan menghadapi ancaman lebih besar.

    "Jadi kalau mau menyelamatkan ekonomi ya harus cegah wabahnya. Cara penyelamatan wabah dengan lockdown ini mencegah supaya corona tidak sampai meledak," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.