Luhut Bicara Soal Lockdown: Bisa Saja per Daerah, Besok atau Lusa

Kendaraan melintas di jalur Pantura, Tegal, Jawa Tengah, Ahad, 22 Maret 2020. Penutupan ini dilakukan hingga 14 hari mendatang, seluruh kendaraan dari arah Jawa Tengah maupun arah Jakarta dialihkan ke "jalingkut" guna pembatasan kendaraan yang akan masuk ke Kota Tegal untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut. ANTARA/Oky Lukmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menerangkan pemerintah Indonesia saat ini masih berkukuh tak mengambil opsi lockdown dalam menanggulangi penyebaran virus corona. Namun demikian, ia memungkinkan opsi karantina dalam lingkup lebih kecil dilakukan oleh daerah.

"Bisa saja per daerah tiba-tiba besok atau lusa, daerah A karantina, di tingkat desa, kecamatan, kota, sampai provinsi," ujar Luhut dalam video yang ia bagikan di media sosial pribadinya, kemarin, 24 Maret 2020.

Luhut menjelaskan, saat ini, sistem perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal istilah lockdown. Meski begitu, ia menerangkan pemerintah masih terus mengkaji opsi tersebut sebagai bagian dari penanganan pandemi corona.

Selanjutnya, Luhut meminta masyarakat tetap tenang dan menaati imbauan pemerintah. Sebab, sejauh ini, dia mengklaim pemerintah sudah semakin rapi merancang konsep penanganan wabah.

"Bahwa ini masalah, yes. Tapi kita semua harus dukung pemerintah. Jangan salahkan sana-sini karena enggak mungkin pemerintah careless," ujarnya.

Lockdown adalah istilah untuk mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah maupun negara. Dalam kasus corona, lockdown bertujuannya agar virus tidak menyebar lebih jauh.

Sejumlah pengamat sebelumnya meminta pemerintah mempertimbangkan lockdown. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance ( Indef), Drajad Wibowo, mengatakan, semestinya seluruh keputusan pemerintah terkait karantina wilayah ini tak menimbang sisi politik dan ekonomi jangka pendek. Menurut dia, lockdown harus didasari keputusan yang dibuat oleh tim medis terkait penyebaran wabah virus corona.

"Begitu suatu daerah menurut ahli dokter atau ahli medis harus di-lockdown, negara harus ambil tindakan," ujar Drajad.

Drajad mengatakan tim ahli akan lebih mendalami seberapa parah sebuah daerah telah terpapar virus corona. Dalam titik tertentu, seumpama tim menyatakan sebuah daerah sebaiknya di-lockdown lantaran tingkat penyebaran virusnya sudah tak terbendung, pemerintah harus segera membuat keputusan politik.

Keputusan ini, menurut dia, penting untuk menyelamatkan ekonomi jangka panjang. Sebab, bila pemerintah terlambat melakukan lockdown, perekonomian justru akan menghadapi ancaman lebih besar.

"Jadi kalau mau menyelamatkan ekonomi ya harus cegah wabahnya. Cara penyelamatan wabah dengan lockdown ini mencegah supaya corona tidak sampai meledak," tuturnya.






Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

4 jam lalu

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.


Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

20 jam lalu

Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

Ucapan Luhut Binsar Pandjaitan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) dibahas dalam rapat bersama antara Presiden Jokowi dan pimpinan penegak hukum


Sebut Aturan Sawit Tiru Batu Bara, Faisal Basri: Luar Biasa Dahsyatnya Kerusakan

2 hari lalu

Sebut Aturan Sawit Tiru Batu Bara, Faisal Basri: Luar Biasa Dahsyatnya Kerusakan

Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri menyinggung kebijakan DMO sawit dan domestic price obligation (DPO).


Top Nasional: NasDem Bilang Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas, Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut

3 hari lalu

Top Nasional: NasDem Bilang Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas, Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut

Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan piagam deklarasi Koalisi Perubahan sudah tuntas dibahas oleh tim kecil dari ketiga partai


Usai Bertemu di London, Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut di Jakarta

3 hari lalu

Usai Bertemu di London, Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut di Jakarta

Politikus NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan Surya Paloh diundang Luhut untuk makan siang bersama.


Cost Overrun Kereta Cepat Masih Dibahas dengan Cina, Stafsus Erick Thohir Pastikan Proyek Jalan Terus

3 hari lalu

Cost Overrun Kereta Cepat Masih Dibahas dengan Cina, Stafsus Erick Thohir Pastikan Proyek Jalan Terus

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, memastikan proyek kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap berjalan seiring pembahasan cost overrun dengan Cina.


Sail Teluk Cendrawasih, Luhut Pandjaitan: Tampilkan Keelokan Papua

4 hari lalu

Sail Teluk Cendrawasih, Luhut Pandjaitan: Tampilkan Keelokan Papua

Sail Teluk Cendrawasih berlangsung di empat kabupaten Provinsi Papua, yakni Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen, dan Sarmi.


Profil Lengkap Arena Kejuaraan Dunia F1 Powerboat yang Buat Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali

4 hari lalu

Profil Lengkap Arena Kejuaraan Dunia F1 Powerboat yang Buat Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali

Ajang F1 Powerboat menjadi buah bibir karena perhelatan akbar kelas dunia ini semakin mendekati waktu pelaksanaannya. Simak profil lengkapnya.


Terpopuler: Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Soal F1 Powerboat, PayPal Akan PHK 2.000 Karyawan

4 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Soal F1 Powerboat, PayPal Akan PHK 2.000 Karyawan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 2 Februari 2023 dimulai dari teguran Presiden Jokowi ke Luhut soal Event F1 Powerboat.


Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Gara-gara Event F1 Powerboat: Lebih Bagus di Mandalika

4 hari lalu

Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Gara-gara Event F1 Powerboat: Lebih Bagus di Mandalika

Menteri Luhut bercerita sempat ditegur Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga kali karena event F1 Powerboat World Championship (F1 H2O).