TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi Masatsugu Asakawa yang telah menjadikan Indonesia sebagai negara pertama dalam kunjungan resminya sebagai Presiden Asian Developmemt Bank atau ADB yang baru. Sri Mulyani juga berharap pengalaman kerja sama dengan ADB dapat menjadi contoh perbaikan dalam implementasi kebijakan di negara-negara lain.
"Mr. Masatsugu Asakawa menyampaikan bahwa ADB tengah menyiapkan Country Partnership Strategy (CPS) dengan Indonesia yang fokus pada 3 hal utama yaitu Pembangunan SDM, Infrastruktur, dan Perubahan Iklim," kata Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya, Selasa, 3 Maret 2020.
Selain itu, kata dia, ADB tengah menyusun rencana kerja sama dengan swasta dalam peningkatan infrastruktur yang berfokus pada sektor perumahan dan pertanian. Dia menyampaikan bahwa CPS harus disertai dengan penempatan SDM di negara recipient, sehingga ada pembelajaran dan pengalaman bagi SDM-SDM ADB sekaligus impelementasi kebijakan yang lebih lancar di negara penerima donor.
Untuk rencana dan fokus CPS di Indonesia dapat juga disampaikan kepada Presiden RI. Sementara kerja sama ADB dengan sektor swasta dapat dilakukan juga di beberapa sektor lainnya seperti perumahan layak, termasuk sanitasi, pembangunan area kumuh, serta manajemen limbah, dan energi terbarukan.
Sri Mulyani menuturkan kemitraan Indonesia - ADB yang telah berlangsung selama 50 tahun telah banyak membuahkan hasil, mulai dari dukungan untuk membawa Indonesia lepas dari krisis finansial, penanggulangan bencana hingga pembangunan infrastruktur. Kemitraan yang baik ini diharapkan dapat berlanjut di masa yang akan datang dan menjadi solusi bagi tantangan perbaikan produktivitas dan kualitas SDM Indonesia.
Adapun ADB siap menggelontorkan pinjaman senilai US$ 2,7 miliar untuk Indonesia tahun ini. Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan nilai tersebut meningkat dibanding tahun lalu sebesar US$ 1,7 miliar.
"Itu komitmen yang akan kami gelontorkan tahun ini, baik ditujukan untuk nantinya untuk proyek-proyek di sektor pemerintahan maupun private sektor," kata Asakawa di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan.
Dari angka itu, dia hanya menjabarkan penggunaan terhadap dana US$ 1 miliar. Menurut dia, US$ 1 miliar itu akan dibagi menjadi US$ 500 juta untuk peningkatan daya saing dan US$ 500 juta untuk inklusi di sektor keuangan tahun ini.
HENDARTYO HANGGI
