Kontroversi Omnibus Law, Luhut Minta Publik Baca Draft yang Benar

Reporter

Editor

Rahma Tri

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggelar open house perayaan Natal di rumah dinasnya, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Desember 2019. Open house itu tampak dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan politikus. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa saat ini sedang ada penyesuaian pada draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan kepada DPR-RI pada pekan lalu. 

Luhut menegaskan, pihaknya tetap akan melihat dua sudut pandang agar mendapatkan regulasi yang ideal dan tidak merugikan siapapun. "Pemerintah sangat berkepentingan meindungi buruhnya. Tapi pemerintah berkepentingan memberikan suasana kondusif kepada investor untuk mereka investasi, jadi harus win-win,"kata dia di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta 19 Februari 2020.

Oleh karena itu, jika ada suara miring terkait RUU Cipta Kerja di luaran, Luhut menduga bahwa yang dijadikan rujukan  bukan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi entah draf dari mana. Yang jelas, menurut dia, hal tersebut bisa berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Walhasil Luhut pun kembali menegaskan, publik harus membaca draf RUU Cipta Kerja yang dibuat oleh pemerintah yang telah diterima oleh Ketua DPR-RI Puan Maharani. "Kamu draft mana? Di mana kamu dapat? Jangan asal, saya bilang tadi draf yang secara resmi diserahkan pemerintah ke parlemen. Kamu lihat lah," kata Luhut dengan nada tinggi.

Sebagai informasi, publik saat ini sudah bisa mengunduh salinan digital RUU Cipta Kerja melalui laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tautan untuk mengunduh salinan itu adalah https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta-kerja .

Pada penyerahan draf RUU Cipta Kerja Rabu, 12 Februari 2020 pemerintah diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Perwakilan parlemen yang menerimanya adalah Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Azis Syamsuddin.

 






RUU PPSK Mulus Melaju ke Sidang Paripurna, Simak 4 Poin Penting di Dalamnya

6 jam lalu

RUU PPSK Mulus Melaju ke Sidang Paripurna, Simak 4 Poin Penting di Dalamnya

RUU PPSK disepakati untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam sidang paripurna. Apa saja poin penting yang diatur dalam RUU tersebut?


Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

14 jam lalu

Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati RUU PPSK untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam rapat paripurna pekan depan.


Badai PHK Karyawan Belum Usai, Yang Terbaru: Glintz hingga OYO Hotels

20 jam lalu

Badai PHK Karyawan Belum Usai, Yang Terbaru: Glintz hingga OYO Hotels

Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum kunjung usai menimpa perusahaan di Indonesia


Kebut Penyaluran BSU, Kemnaker: Jika Tak Tersalurkan, Dana Kembali ke Kas Negara

23 jam lalu

Kebut Penyaluran BSU, Kemnaker: Jika Tak Tersalurkan, Dana Kembali ke Kas Negara

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan bantuan subsidi upah (BSU) tersalurkan seluruhnya sebelum batas akhir pengambilan BSU pada 20 Desember 2022.


Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Luhut: Kita Harus Menentukan Nasib Sendiri

1 hari lalu

Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Luhut: Kita Harus Menentukan Nasib Sendiri

Luhut Binsar Pandjaitan, mengajak negara-negara pulau dan kepulauan menentukan nasib sendiri dalam menghadapi tantangan global.


RUU PPSK Akan Atur Lingkup Pengawasan OJK, Mirza Adityaswara: Kita Monitor

2 hari lalu

RUU PPSK Akan Atur Lingkup Pengawasan OJK, Mirza Adityaswara: Kita Monitor

OJK akan terus memantau perkembangan pembahasan RUU PPSK, terutama soal topik-topik yang berkaitan dengan pengawasan otoritas tersebut.


Dampak Subsidi Kendaraan Listrik ke Investasi, BKPM: Jelas Positif, Industri Lebih Agresif

2 hari lalu

Dampak Subsidi Kendaraan Listrik ke Investasi, BKPM: Jelas Positif, Industri Lebih Agresif

Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkap bagaimana dampak adanya subsidi kendaraan listrik.


Pembantaian Pisang, Ribuan Buruh Dibunuh Karena Disebut Komunis

2 hari lalu

Pembantaian Pisang, Ribuan Buruh Dibunuh Karena Disebut Komunis

Ribuan orang dibantai secara massal di Kolombia pada 5-6 Desember 1928. Peristiwa ini disebut Pembantaian Pisang.


Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

3 hari lalu

Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

Saleh Daulay mengatakan telah menerima audiensi berbagai kalangan.


Yakin Kunjungan Wisatawan 2023 Lampaui Target, Luhut: Harus Kerja Sama dan Berpikir Kreatif

3 hari lalu

Yakin Kunjungan Wisatawan 2023 Lampaui Target, Luhut: Harus Kerja Sama dan Berpikir Kreatif

Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa kolaborasi dan cara berpikir yang out of the box menjadi kunci untuk mengajak masyarakat agar berwisata di dalam negeri.