Kominfo Didesak Batalkan Proyek Satelit Internet Cepat Satria

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menandatangani Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Proyek Satelit Satria di Museum Nasional, Jakarta. Jumat, 3 Mei 2019. dok. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menandatangani Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Proyek Satelit Satria di Museum Nasional, Jakarta. Jumat, 3 Mei 2019. dok. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kementerian Kominfo didesak membatalkan proyek Satelit Republik Indonesia (Satria) menyusul belum diperolehnya pendanaan proyek tersebut. 

    Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan jika pemerintah tidak bisa mendapatkan pendanaan, sudah seharusnya Kemenkominfo membatalkan program satelit yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti tersebut. 

    Pasalnya, Uchok yakin dana USO yang didapatkan oleh Bakti tidak mencukupi untuk membayar kewajiban pembiayaan satelitnya dan akhirnya Kemenkominfo mencarikan pembiayaan. "Jika memang tidak sanggup mencari dana, mending dibatalkan saja proyek satelit Bakti jika memang tidak sanggup mencari dana,” kata Uchok, Sabtu, 8 Februari 2020.

    Seperti diketahui, demi memenuhi komitmen peluncuran Satelit Satria era Menkominfo Rudiantara, Kemenkominfo terus berusaha untuk mencari pembiayaannya. Hal ini terkuak ketika rapat kerja Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dengan Komisi I DPR-RI.

    Menteri Johnny mengatakan Kemenkominfo menargetkan financial closing selesai dilakukan kuartal I/2020. Padahal financial closing pengadaan dan peluncuran seharusnya selesai pada 2019, sehingga perakitan dapat dilakukan pada akhir Desember 2019 yang lalu.

    Uchok menilai, dalam mengelola satelit untuk daerah USO, seharusnya Bakti yang mengambil peran lebih dengan memanfaatkan dana USO yang ada. "Bukan malah menyerahkan kepada swasta dan membebankan kepada negara."

    Logikanya, kata Uchok, jika Bakti masih mencari investor untuk proyek Satria artinya ini adalah proyek yang ekonomis. Karena proyek ekonomis, seharusnya tidak layak dibiayai dengan dana USO.  

    Lebih jauh, Uchok meminta Bakti tidak menjerumuskan Menkominfo dengan mencarikan pendanaan dari swasta yang akan membebani anggaran negara di kemudian hari. “Pemerintah harusnya mengoptimalkan pendanaan dari dana USO yang ada. Sehingga tidak membebankan keuangan negara di masa mendatang. Jika tidak ada investor yang mau membiayai investasi tersebut, jangan dipaksakan. Mending dibatalkan saja,” katanya.

    Sebelumnya Menkominfo di DPR menyebutkan investasi (capex) untuk pengadaan satelit Sakti yang dimiliki oleh Bakti menelan dana Rp 6,42 triliun. Sementara biaya ketersediaan layanan per tahunnya, Bakti harus mengeluarkan dana paling tidak Rp 1,4 triliun. 

    Agar satelit Satria ini dapat beroperasi memberikan layanan telekomunikasi, Kemenkominfo juga harus mengeluarkan biaya pengadaan ground segment yang jumlahnya 150 ribu unit. "Biaya pengadaan ground segment ini sangat besar, bisa lebih dari 3 kali biaya ketersediaan layanan satelit, namun sayangnya hal ini tidak pernah diungkap secara terang benderang ke publik," ujar Uchok.

    Adapun data 150 ribu titik yang akan dihubungkan Satria masih belum divalidasi kebenarannya. Tidak ada koordinasi antara Bakti dengan pihak calon pengguna Satria. Dengan masih mentahnya perencanaan Bakti, bisa dipastikan utilisasi Satria akan sangat rendah. 

    Sementara itu, Pemerintah diwajibkan membayar availability payment sebesar Rp 1,4 triliun per tahun selama 15 tahun kepada konsorsium pemenang proyek Satria. "Beda cerita jika Bakti menyewa kapasitas satelit sesuai kebutuhan, dimana pembayaran juga dilakukan sesuai dengan kapasitas satelit yang terpakai," ujar Uchok.

    Menurut Bakti harusnya bisa belajar dari proyek Palapa Ring yang telah mereka gelar di 57 Kabupaten/ Kota. Hingga saat ini, utilisasi Palapa Ring masih sangat rendah. "Palapa Ring Barat hanya terutilisasi 27 persen, Palapa Ring Tengah baru terutilisasi 7,6 persen, sedangkan utilisasi Palapa Ring Timur adalah 0 persen," kata Uchok. Walaupun demikian, Pemerintah tetap harus membayar availability payment kepada konsorsium pemenang proyek Palapa Ring

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.