Harga Masker N95 Naik Tak Wajar, Kemendag Siap Cabut Izin Usaha

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masker P2/N95. Directindustry.de

    Masker P2/N95. Directindustry.de

    TEMPO.CO, Jakarta - Lonjakan harga masker N95 hingga di luar batas kewajaran belakangan ini terus dipantau oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Tak hanya produsen, importir yang masih menaikkan harga masker dipastikan akan dikenai sanksi tegas. 

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Veri Anggriono menyatakan pihaknya akan mencermati kenaikan harga masker N95 secara tidak wajar baik di apotek maupun situs belanja online.

    Bahkan, Kemendag akan mengirimkan tim khusus untuk mendeteksi produsen dan importir yang memproduksi atau mengimpor masker tersebut. "Kalau mereka masih dalam beberapa waktu ambil kesempatan untuk menaikkan harga di luar batas, ya kami akan ambil tindakan. Beri sanksi untuk mencabut izin usaha,” kata Veri, Kamis, 6 Februari 2020.

    Sebelum pencabutan izin usaha, pemerintah akan menegur produsen dan importir yang terbukti melakukan permainan harga. Bila jika teguran itu tidak diindahkan, maka Kemendag akan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan izin usaha.

    Sanksi tegas ini dijatuhkan karena stok masker N95 penting bagi kepentingan nasional untuk mencegah penyebaran Virus Corona yang sudah ditetapkan berstatus darurat global. “Kami imbau supaya dalam kasus ini (pengusaha) jangan ambil kesempatan dalam kesempitan,” ujarnya.

    Sebelumnya diberitakan harga masker per boks melonjak hingga lima kali lipat, dari semula sebesar Rp 30.000 per boks menjadi Rp 150.000 per boks. Ketua Umum Palang Merah Indonesia juga sempat mewanti-wanti agar pemerintah mengontrol harga masker tersebut.  

    "Jangan sampai harga naik berkali-kali lipat. Bolehlah produsen dikasih keuntungan sedikit di tengah kondisi ini, tapi jangan sampai lima kali lipat juga," ujar JK Rabu lalu.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.