Harga Masker Naik Lima Kali Lipat, Ini Saran JK untuk Jokowi

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PMI Jusuf Kalla Pimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Banjir DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. PMI menerjunkan kendaraan Hagglund dan Halikopter untuk mendistribusikan logistik dan membantu evakuasi korban bencana yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat.Tim Media JK

    Ketua Umum PMI Jusuf Kalla Pimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Banjir DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. PMI menerjunkan kendaraan Hagglund dan Halikopter untuk mendistribusikan logistik dan membantu evakuasi korban bencana yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat.Tim Media JK

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla kerap disebut JK meminta pemerintah segera mengontrol harga masker.  

    Hal itu disampaikan JK merespons kenaikan harga masker hingga lima kali lipat seiring dengan penyebaran virus Corona yang kian masif.

    "Pertama-tama, yang harus dilakukan pemerintah adalah mengontrol harga masker. Bikin harga batas atas," ujar JK di kediamannya dalam acara diskusi bersama pemimpin redaksi media massa bertajuk Mitigasi Risiko dan Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Rabu 5 Februari 2020 malam.

    Mantan Wakil Presiden itu mengakui kebutuhan terhadap masker kini melonjak tinggi di tengah merebaknya kekhawatiran terhadap penyebaran virus Corona.

    Hal tersebut membuat harga masker per boks melonjak hingga lima kali lipat, dari semula sebesar Rp30.000 per boks menjadi Rp150.000 per boks.

    "Jangan sampai harga naik berkali-kali lipat. Bolehlah produsen dikasih keuntungan sedikit di tengah kondisi ini, tapi jangan sampai lima kali lipat juga," ujar JK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.