TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat yang baru Berli Hamdani Gelung Sakti mengatakan pemerintah tak membiayai pasien yang dinyatakan positif mengidap Virus Corona. Namun pasien yang masih diduga atau suspect virus Corona, bisa dibiayai oleh BPJS Kesehatan.
“Jadi pada saat masih diduga, istilahnya suspect, masih diduga virus corona, dibiayai BPJS Kesehatan,” kata dia di Bandung, Selasa, 4 Februari 2020.
Berli mengatakan, saat pasien mendapat perawatan kesehatan sebagai terduga suspect virus corona, masih dalam diagnosa Influenza Like Illness atau ILI. “Jadi masih diperlakukan sebagai pasien influenza, karena infeksi saluran pernafasan bagian atas yang bersifat akut,” kata dia.
Tapi saat hasil pemeriksaan menunjukkan hasil positif virus corona, BPJS Kesehatan tidak menanggungnya. “Setelah dia ditemukan positif corona, maka dia menjadi tanggungan pemerintah,” kata Berli.
Berli mengatakan, pembiayaan perawatan penyakit yang terkonfirmasi virus corona mengikuti aturan Undang-Undang. Pembiayaan perawatan kesehatannya ditanggung pemerintah.
“Semua penderita atau korban berada dalam kondisi gawat darurat. Menurut WHO, sebagai health emergency world, menjadi tangungan pemerintah,” kata Berli.
Berli mengatakan, hingga saat ini sudah ada 7 orang warga Jawa Barat yang masuk kategori suspect, atau terduga terjangkit virus corona. Diantaranya berasal dari Kota Bandung, Cirebon, Depok, dan Bekasi.
Seluruh sample pasien terduga Virus Corona asal Jawa Barat itu sudah dikirimkan ke laboratorium Balai Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kementerian Kesehatan. “Tujuh (orang) itu semuanya negatif. Alhamdulillah,” kata Berli.
Berli mengatakan, pemerintah Jawa Barat juga masih menunggu ada tidaknya warga asal Jawa Barat yang tengah menjalani karantina di Pulau Natuna sekembalinya dari Cina.
“Yang dikarantina di Natuna sampai saat ini belum dapat informasi dari mana saja, itu warga Indonesia itu apakah ada yang dari Jawa Barat, karena rata-rata yang di karantina itu sudah tinggal di Wuhan cukup lama. Belum ada konfirmasi dari Imigrasi dan Kementerian Kesehatan,” kata Berli.
