Dirut BTN Bantah Ada Window Dressing Laporan Keuangan 2018

Pahala N Mansury. Facebook.com

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN Pahala N Mansury angkat bicara soal temuan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR. Temuan yang dimaksud adalah praktik window dressing dalam laporan keuangan perseroan pada tahun 2018.

"Kalau sepengetahuan kami, itu tidak ada praktik window dressing. Tetapi, itu kan saya menjelaskan ini sebagai dirut (direktur utama) baru ya," kata Pahala, seusai Rapat Dengar Pendapat dengan BKN DPR di Jakarta, Senin, 3 Februari 2020.

Sebelumnya, BAKN menemukan adanya pemolesan laporan keuangan BTN 2018 khususnya dalam penjualan cessie, yang merupakan kredit bermasalah perseroan, kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). BTN juga memberikan kredit kepada PPA untuk pembelian kredit bermasalah tersebut.

Terkait hal ini, Pahala mengatakan pihaknya telah menjelaskan duduk perkaranya dan telah menyelesaikannya sesuai dengan dengan prinsip governance yang ada pada akhir 2018. Selanjutnya, BTN ini akan memberikan penjelasan secara tertulis kepada BAKN.

Namun temuan BAKN tak hanya soal window dressing. BAKN, yang diwakilkan oleh Anggota Komisi XI Dari Fraksi PDIP Hendrawan Supraktikno, menuturkan juga ditemukan dugaan praktik korupsi di BTN berupa kredit fiktif dan kredit yang dicairkan secara tidak hati-hati.

Pertama, dugaan pelanggaran hukum karena BTN dinilai mencairkan kredit tidak sesuai peruntukannya pada Desember 2014 senilai Rp 100 miliar. Kredit tersebut digunakan untuk membayar utang PT Batam Island Marina (BIM) kepada pemegang saham.

Kedua, tambahan kredit senilai Rp 200 miliar pada September 2015 yang diberikan BTN kepada BIM tidak berdasarkan analisis kredit akurat. "Laporan itu disampaikan serikat pekerja BTN kepada pimpinan DPR, kemudian pimpinan DPR menugaskan kepada BAKN menelaah laporan dugaan praktik korupsi dan window dressing di Bank Tabungan Negara," kata Hendrawan.

Atas tiga hal itu, DPR lalu meminta klarifikasi ke direksi BTN dengan melakukan konfrontasi atas informasi yang diperoleh dan fakta yang ada. Dari rapat tertutup yang digelar BAKN DPR dengan BTN, data dan informasi mengenai dugaan tersebut akan disampaikan lebih akurat dalam dokumen tertulis.

Untuk dugaan praktek cessie dalam laporan keuangan BTN 2018, nantinya akan mengundang PT PPA. "Jadi BTN memberi kredit ke PPA untuk membeli kredit macetnya, ini lucu," ucap Hendrawan.

Oleh karena itu, menurut Hendrawan, BAKN akan fokus pada pembahasan tiga hal yang diperhatikan betul oleh serikat pekerja BTN. "Dan kami minta klarifikasi tentang tiga hal itu. Kalau ada bumbu-bumbu informasi macam-macam hanya untuk menambah informasi saja, tetapi fokusnya tiga hal itu."

BISNIS






Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

3 menit lalu

Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

DPR dan pemerintah tetap mengesahkan RKUHP meskipun mendapatkan tentangan dari berbagai pihak.


RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

20 menit lalu

RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berjanji akan mensosialisasikan RKUHP yang baru disahkan ke berbagai pihak.


Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

4 jam lalu

Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

Iskan menolak diam saat melakukan interupsi pengesahan RKUHP. Ia dan Dasco berbicara di saat yang bersamaan dan memotong satu sama lain.


BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

5 jam lalu

BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

RKUHP telah disahkan jadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR. RKUHP disebut membawa misi dekolonialisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum.


Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

5 jam lalu

Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

Sidang paripurna DPR mengesahkan RKUHP meski diwarnai sejumlah penolakan oleh masyarakat.


Komnas HAM Pertimbangkan Tempuh Upaya Lain jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

6 jam lalu

Komnas HAM Pertimbangkan Tempuh Upaya Lain jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

Komnas HAM mempertimbangkan langkah atau upaya lain jika RKUHP melanggar prinsip HAM dan tetap disahkan pemerintah bersama DPR.


Hari Ini RKUHP Disahkan, Ini Pasal yang Masih Jadi Sorotan

8 jam lalu

Hari Ini RKUHP Disahkan, Ini Pasal yang Masih Jadi Sorotan

RKUHP bakal disahkan dalam rapat paripurna DPR yang digelar hari ini. Kelompok masyarakat sipil menilai RKUHP masih ada pasal bermasalah


RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

10 jam lalu

RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

AJI mendesak DPR dan pemerintah menunda pengesahan RKUHP karena akan memberangus kebebasan pers dan demokrasi


DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

11 jam lalu

DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

DPR berkukuh mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi UU


Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

12 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

DPR dan pemerintah hari ini berencana mengesahkan RKUHP. Aliansi masyarkat sipil menilai masih banyak pasal yang mengekang kebebasan berekspresi.