Kemenko: Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Perlu Penyelarasan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan berbagai perkembangan yang terjadi pada Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018. ICom/AM IMF-WBG//Nyoman Budhiana

    Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan berbagai perkembangan yang terjadi pada Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018. ICom/AM IMF-WBG//Nyoman Budhiana

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan draft dan naskah substansi Omnibus Law "Cipta Lapangan Kerja" masih perlu penyelarasan.

    "Kami masih memberikan ruang untuk penyelarasan secara substansi, tim teknis nanti masih akan menyisir," kata Susi di Kantor Kemenko, Jumat, 24 Januari 2020.

    Dia menegaskan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dan Kementerian Hukum dan HAM akan melaporkan secara resmi kepada Presiden Joko Widodo pada Senin depan.

    Susiwijono mengatakan proses pembahasan draf RUU Omnibus Law memakan waktu sekitar dua bulan dengan mengundang banyak narasumber, seperti ahli hukum, akademisi, serta asosiasi sehingga bersama 31 Kementerian/Lembaga.

    "Nanti sekalian paraf dari semua kementerian, kemudian Presiden akan membuat Surat Presiden (Supres). Saat ini posisi masih review, setelah selesai baru akan kami sampaikan ke publik," kata Susiwijono.

    Menurut doa, Presiden Jokowi berharap beleid ini segera rampung. Beleid penting ini akan memuat ketentuan soal kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi khusus (KEK).

    Susiwijono menuturkan Presiden akan menyerahkan langsung draf RUU Omnibus Law kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR paling tidak pekan depan.

    RUU ini bisa masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas dan dibahas oleh badan legislatif supaya segera rampung.

    Setelah Presiden menyerahkan Surat Presiden (Supres), draf selanjutnya akan dibahas bersama legislatif. Dalam pembahasan Prolegnas di DPR, semua pihak akan diundang untuk menciptakan aturan yang baik bagi banyak sektor.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Banjir Jakarta, Bolak-Balik Terendam Akibat Cuaca Ekstrem

    Banjir Jakarta bolak-balik terjadi. Kali ini akibat cuaca ekstrem. BPBD sebut 10,74 persen RW di ibu Kota terdampak.