Jajaran Direksi Baru Garuda Hanya Menyisakan Satu Direktur Lama

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan RUPSLB PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang juga mantan Komisaris Utama Sahala Gaol (kiri) bersama mantan Plt Direktur Utama Garuda Indonesia Fuad Rizal memberikan keterangan pers usai menggelar RUPSLB di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu, 22 Januari 2020. ANTARA/Muhammad Iqbal

    Pimpinan RUPSLB PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang juga mantan Komisaris Utama Sahala Gaol (kiri) bersama mantan Plt Direktur Utama Garuda Indonesia Fuad Rizal memberikan keterangan pers usai menggelar RUPSLB di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu, 22 Januari 2020. ANTARA/Muhammad Iqbal

    TEMPO.CO, Jakarta - Rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. telah menetapkan jajaran direksi baru maskapai pelay merah ini. Dalam penetapan direksi anyar Garuda itu, hampir semua kursi diisi oleh orang-orang baru.

    Pertama, kursi untuk direktur utama. Jabatan ini diisi oleh Irfan Setiaputra, mantan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti). Bekas Komisaris Utama Garuda Indonesia, Sahala Lumban Gaol, mengatakan penetapan Irfan disetujui oleh mayoritas pemegang saham.

    "Luar biasa sekali. Pemilihan ini disetujui mayoritas pemegang saham sampai 98 persen," ujarnya di kantor Garuda Indonesia, Rabu, 22 Januari 2020.

    Dari nama-nama dewan direksi anyar itu, Fuad Rizal merupakan satu-satunya direktur terdahulu yang masih tetap menjabat sebagai bos Garuda Indonesia sampai saat ini. Sementara kolega Fuad, Pikri Ilham, yang sebelumnya menduduki posisi Direktur Niaga, tak lagi menjabat direktur.

    Enam posisi direktur mayoritas diisi oleh nama-nama anyar. Di pos Wakil Direktur Utama, anak buah Chairal Tanjung, yakni Dony Oskaria, didapuk menempati kursi tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.