TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan telah menghentikan penyaluran dana desa tahap 3 tahun 2019 untuk 56 desa di Konawe, Sulawesi Tenggara.
"Penyaluran dana desa untuk keseluruhan 56 desa tersebut dihentikan sampai kami mendapatkan kejelasan status desa tersebut secara hukum dan fisik," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020.
Kepada para senator, Sri Mulyani menjelaskan duduk perkara desa siluman tersebut. Ia mengatakan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, Kabupaten Konawe menetapkan pembentukan 56 desa. Namun desa tersebut baru mendapat nomor registrasi desa dari Kementerian Dalam Negeri pada 2016.
Selepas mendapat nomor registrasi, 56 desa tersebut mulai mendapatkan alokasi dana desa pada 2017. Dalam perjalanannya, Kementerian Keuangan menyetop penyaluran dana desa tahap 3 tahun 2018 untuk 4 dari 56 desa lantaran ada persoalan di bidang administrasi. Perkara itu pun disidik oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.
Terakhir, Sri Mulyani mengatakan bahwa 56 desa yang tercantum dalam beleid keluaran Pemda itu secara yuridis mengalami cacat hukum. Pasalnya, Perda tersebut ternyata tidak melalui tahapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di samping itu ternyata peraturan tersebut diregistrasikan sebagai aturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
"Jadi memang tujuannya untuk begitu, kalau baik-baik saja kan harusnya dibuat dalam Peraturan Daerah sendiri," tutur Sri Mulyani.
Karena itu, Sri Mulyani meminta Kemendagri serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk memperbaiki basis data. Sehingga di kemudian hari persoalan desa fiktif semacam ini tak terjadi lagi.
