Soal Sikap terkait Natuna, Luhut Pandjaitan: Apanya yang Lunak?

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggelar open house perayaan Natal di rumah dinasnya, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Desember 2019. Open house itu tampak dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan politikus. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggelar open house perayaan Natal di rumah dinasnya, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Desember 2019. Open house itu tampak dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan politikus. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan membantah dianggap kurang tegas dalam penanganan kapal asing yang masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna beberapa waktu lalu. Dia juga menepis anggapan memberikan ruang bagi kapal Cina yang melakukan ilegal fishing di wilayah tersebut.

    "Apanya yang lunak, apanya kurang tegas. Kita enggak pernah mau ada negosiasi atas batas teritori kita. Koreksi itu! Jangan asal ngomong," ujarnya saat di kantornya, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020.

    Luhut menjelaskan, saat ini pemerintah telah melakukan langkah tegas sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tidak lakukan negosiasi terkait batas teritori Indonesia kepada Cina atau bangsa lain. Karena menurutya, wilayah Indonesia telah ditetapkan berdasarkan hukum Internasional yakni United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)

    Menurutnya, penyelesaian konflik itu tidak perlu dengan langkah-langkah yang represif seperti penenggelaman kapal. "Kita enggak usah bilang tenggelamin tenggelamin nggak perlu gitu gituan, ngapain sih? Kan Presiden jelas sampai kapanpun kita enggak pernah mau bicara soal batas wilayah, batas wilayah ya sesuai hukum internasional,"ujarnya.

    Wakil Ketua Komisi Pertahanan atau Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Kharis Almasyhari mendesak pemerintah menindak tegas keberadaan kapal-kapal penjaga (coast guard) Cina di perairan Natuna ika mereka memang terbukti melanggar kedaulatan RI. Dia menilai langkah pemerintah Indonesia melayangkan nota protes ke Cina belumlah cukup.

    "Kalau terbukti, beri tindakan tegas, terukur, dan jelas. Kita tidak pernah main-main soal kedaulatan NKRI," kata Kharis dalam keterangan tertulis, Jumat malam, 3 Januari 2020.

    Adapun sebelumnya Luhut Pandjaitan mengatakan polemik kapal Cina di Natuna agar tidak dibesar-besarkan. Menurutnya, kejadian ini menjadi bahan introspeksi pemerintah karena kurang menempatkan kapal penjaga di Natuna. Luhut menegaskan pemerintah pun sedang melakukan peningkatan mutu pada Badan Keamanan Laut.

    "Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Kalau soal kehadiran kapal itu, sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE kita itu. Sekarang memang coast guard kita itu," ujar Luhut di Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020.

    EKO WAHYUDI l BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara