PBNU Tanggapi Rencana Terawan Ambil Alih Izin Edar Obat dari BPOM

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas BPOM memeriksa kosmetik saat sidak di Pasar Baru, Jakarta, Rabu, 12 Desember 2018. Sidak tersebut merupakan upaya untuk melindungi konsumen dari kosmetik berbahaya. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas BPOM memeriksa kosmetik saat sidak di Pasar Baru, Jakarta, Rabu, 12 Desember 2018. Sidak tersebut merupakan upaya untuk melindungi konsumen dari kosmetik berbahaya. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) angkat bicara menanggapi rencana Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk mengambil alih peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengurus izin edar obat.

    PBNU bakal mengumpulkan sejumlah tokoh agama untuk meninjaunya dari sisi ke-Islaman, tokoh dunia kesehatan dan solusi atas masalah yang terjadi seiring dengan agenda Bahtsul Masail PBNU pada 17 Desember 2019. "Yang tidak kalah penting kami akan mengawal rekomendasi tersebut," kata Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PBNU Sarmidi Husna, seperti dikutip dari siaran pers, Ahad, 15 Desember 2019.

    Ia menyatakan, PBNU di antaranya akan mengkaji substansi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dari berbagai aspek. Termasuk di dalamnya soal rencana Kementerian Kesehatan mengambil alih perizinan obat yang semula ditangani BPOM.

    Sarmadi menjelaskan, selain isu soal BPOM, para ulama NU juga akan membahas defisit BPJS Kesehatan, pengamanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan kebijakan lainnya yang berdampak bagi masyarakat Indonesia. 

    "Oleh karena itu, PBNU mengumpulkan sejumlah tokoh agama untuk meninjaunya dari sisi ke-Islaman, tokoh dunia kesehatan dan solusi atas masalah yang terjadi. Yang tidak kalah penting kami akan mengawal rekomendasi tersebut," kata Sarmadi.

    Bahtsul Masail, menurut Sarmadi merupakan sebuah forum diskusi antarahli keilmuan Islam, terutama Fikih, di lingkungan pesantren yang berafiliasi dengan NU. Pada forum tersebut berbagai macam persoalan keagamaan yang belum ada hukumnya dibahas untuk ditentukan hukumnya.

    BPOM selama ini merupakan badan yang berwenang untuk melakukan sertifikasi produk agar masyarakat tidak terpapar produk yang tidak boleh dikonsumsi. Dalam hal itu,PBNU merekomendasikan agar lembaga yang melindungi masyarakat untuk diperkuat. 

    Sebelumnya, Menteri Terawan menduga lamanya proses perizinan obat di BPOM menjadi sebab tingginya harga obat. Dampaknya, biaya pengobatan masyarakat ikut terkerek. Oleh karena itu, ia menyatakan Kementerian Kesehatan akan mengambil alih perizinan edar obat. 

    Sementara Kepala BPOM Penny Lukito menyebut pihaknya sudah melakukan terobosan agar perizinan obat sederhana dan cepat. Ia juga membantah tingginya harga obat tidak ada kaitan dengan durasi proses perizinan di BPOM. Karena masalah utama mahalnya harga obat bukan perizinan, tetapi bahan baku obat yang hampir 100 persen masih impor dan rantai distribusi obat yang sangat panjang.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.