E-Commerce Harus Kantongi Izin, Bukalapak: Perlu Waktu 2 Tahun

Peran E-Commerce Dalam Mendorong Peningkatan Industri Pembayaran Digital.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Bukalapak Fajrin Rasyid menilai pemerintah dan pelaku usaha memerlukan waktu dua tahun untuk mengimplementasikan beleid baru tentang e-commerce. Beleid yang dimaksud ialah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE yang baru-baru ini dirancang Kementerian Perdagangan.

"Kami pikir butuh waktu dua tahun untuk implementasi, karena dalam aturan itu belum membahas soal detail sanksi dan sebagainya," ujar Fajrin di kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 10 Desember 2019.

Menurut Fajrin, Kementerian Perdagangan sebagai regulator perlu mendetailkan aturan terkait penentuan besaran pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Salah satunya menyangkut definisi yang membedakan antara wajib pajak individu dan entitas.

Sebab saat ini, kata dia, banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang masih berbentuk individu dan belum berbadan usaha. "Kami minta, kalau begini, bagaimana solusinya, ujar bos Bukalapak itu. 

Lebih lanjut,  sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan juga perlu dijelaskan oleh Kementerian Perdagangan dalam beleid tersebut. Menurut dia, Bukalapak dan Indonesia Ecommerce Asociation telah menemui pemerintah untuk merembuk masalah ini.

"Kami sudah bertemu dan mendiskusikan dengan pemerintah. Ada beberapa hal perlu didetailkan. Tapi pada prinsipnya kami setuju ada aturan," kata Fajrin.

Seperti diberitakan, PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebelumnya diterbitkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pelaku pasar hingga industri. Peraturan Pemerintah juga diterbitkan guna menyetarakan level of playing field baik pedagang online maupun offline.

Dalam aturan itu, para pelaku e-commerce yang mengajukan izin berdagang ke Kemendag bisa memanfaatkan sistem Online Single Submission (OSS) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tanpa perlu datang ke Kementerian. Aturan ini membuat Kementerian mudah mengatur mekanisme pelaporan, pengajuan izin, dan tenggat waktu.



FRANCISCA CHRISTY ROSANA | DIAS PRASONGKO






Sri Mulyani Beberkan Tantangan untuk Capai Target Inklusi Keuangan 90 Persen

3 jam lalu

Sri Mulyani Beberkan Tantangan untuk Capai Target Inklusi Keuangan 90 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong agar target inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2024 sebesar 90 persen bisa tercapai.


Ancaman Resesi, Sandiaga Sebut 97 Persen Lapangan Kerja Dihasilkan UMKM

9 jam lalu

Ancaman Resesi, Sandiaga Sebut 97 Persen Lapangan Kerja Dihasilkan UMKM

Sandiaga Uno yakin ancaman resesi global yang diprediksi terjadi pada tahun 2023 dapat diantisipasi dengan sejumlah upaya penguatan UMKM.


ID FOOD Dukung Gerakan Kemitraan Inklusif UMKM Naik Kelas yang Dirilis Jokowi

11 jam lalu

ID FOOD Dukung Gerakan Kemitraan Inklusif UMKM Naik Kelas yang Dirilis Jokowi

BUMN Holding Pangan ID FOOD ikut mendukung gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM Naik Kelas yang diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama KADIN Indonesia.


Pemerintah Targetkan Penyaluran KUR Tahun 2023 Sebesar Rp 460 Triliun, Bisa Terserap?

13 jam lalu

Pemerintah Targetkan Penyaluran KUR Tahun 2023 Sebesar Rp 460 Triliun, Bisa Terserap?

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut pemerintah menargetkan penyaluran KUR naik dari Rp 373 triliun menjadi Rp 460 triliun pada 2023.


Mengenal Nadine Gaus, Founder Klamby yang Sempat Jual Mobil untuk Gaji Karyawan

23 jam lalu

Mengenal Nadine Gaus, Founder Klamby yang Sempat Jual Mobil untuk Gaji Karyawan

Nadine berulang kali jatuh bangun dalam menjalankan bisnis Klamby. Dia sempat menjual mobil untuk menggaji 10 karyawannya.


Analis Perkirakan Dolar Menguat dalam Beberapa Bulan Mendatang, karena...

1 hari lalu

Analis Perkirakan Dolar Menguat dalam Beberapa Bulan Mendatang, karena...

Di tengah menguatnya indeks dolar, mata uang rupiah ditutup melemah 75 poin dalam perdagangan Senin sore, 3 Oktober 2022.


Kunci UMKM Tahan Resesi Global Versi Teten: Daya Beli Terjaga dan Ada Jaminan Sosial

1 hari lalu

Kunci UMKM Tahan Resesi Global Versi Teten: Daya Beli Terjaga dan Ada Jaminan Sosial

Selama daya masyarakat terjaga dan ada jaminan sosial, Teten optimistis permintaan terharap produk-produk UMKM masih baik meski muncul resesi.


Ancaman Resesi Global, Ketua Kadin Sebut Upaya Dorong UMKM Naik Kelas Kian Penting

1 hari lalu

Ancaman Resesi Global, Ketua Kadin Sebut Upaya Dorong UMKM Naik Kelas Kian Penting

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan upaya mendorong UMKM naik kelas semakin penting saat ini. Apalagi belakangan muncul prediksi resesi global.


Jokowi Pamer Impor Jagung Anjlok ke 800 Ribu Ton: Karena Petani Didampingi

1 hari lalu

Jokowi Pamer Impor Jagung Anjlok ke 800 Ribu Ton: Karena Petani Didampingi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memamerkan capaian pemerintah menekan impor Jagung yang dulunya mencapai 3,5 juta ton jagung setiap tahun.


Jokowi Ingatkan Perusahaan Besar: Jangan Pabrik Tinggi, Lingkungan Miskin

1 hari lalu

Jokowi Ingatkan Perusahaan Besar: Jangan Pabrik Tinggi, Lingkungan Miskin

Presiden Jokowi memberi peringatan ke perusahaan besar agar peduli pada usaha kecil di lingkungan mereka beroperasi. Salah satu bentuknya yaitu dengan kemitraan